Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menggencarkan penindakan terhadap truk-truk yang melanggar ketentuan Over Dimension and Over Loading (ODOL) sebagai bagian dari program nasional 'Zero ODOL'. Program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak awal Juni 2025, sosialisasi mengenai program Zero ODOL telah dilakukan secara intensif selama 30 hari. Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy, menyatakan bahwa penindakan terhadap truk ODOL bukan merupakan hal baru di Kalteng dan telah dilakukan berulang kali melalui sinergi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng.

"Program Zero ODOL di Kalteng sudah berjalan dan sudah berulang kali dilakukan penindakan, hasil sinergi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng," ujar Yulindra Dedy. Ia juga menekankan bahwa program ini terus dievaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Masyarakat dapat melihat langsung kegiatan sosialisasi dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kalteng melalui akun media sosial resmi mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Zero ODOL secara transparan.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa tahap sosialisasi program Zero ODOL menitikberatkan pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya terkait kepemilikan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan dimensi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain penindakan, program Zero ODOL juga menekankan pada peningkatan kesadaran publik melalui penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan yang dimensinya melebihi ketentuan diimbau untuk melakukan normalisasi atau tidak mengoperasikan kendaraan tersebut sementara waktu.

Program Zero ODOL diharapkan dapat menciptakan pemahaman bersama dan mengajak partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.