Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan alokasi signifikan program rumah subsidi bagi Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 23.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah tersebut.

Alokasi ini terbagi menjadi dua skema utama. Pertama, sebanyak 13.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dikhususkan untuk ASN di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kedua, sebanyak 10.000 unit KPR FLPP lainnya akan disalurkan melalui kerjasama dengan Bank BJB, menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih luas.

Pengumuman dan penegasan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Depok, dan Kota Bandung.

MoU ini menjadi landasan sinergitas dalam penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi statistik, yang esensial untuk penyelenggaraan perumahan yang tepat sasaran bagi MBR dan ASN. Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Pakuan, Jawa Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki rekam jejak yang baik dalam penyerapan KPR FLPP. Kontribusi Jawa Barat mencapai sekitar 30% dari total KPR FLPP nasional. Mengingat tingginya kebutuhan dan potensi tersebut, alokasi KPR FLPP secara nasional ditingkatkan menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit.

Ara mengharapkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan para pengembang perumahan di Jawa Barat untuk bersama-sama mensosialisasikan kemudahan akses kepemilikan rumah melalui KPR FLPP. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk ASN, agar semakin banyak yang dapat memanfaatkan program ini untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

"Ini adalah momen penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk mewujudkan impian memiliki rumah layak huni melalui KPR FLPP. Mari kita bersatu padu dalam mensosialisasikan program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto secara gencar, dimulai dari tingkat kepala daerah, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat rumah subsidi yang layak dan berkualitas," tegasnya.

Selain alokasi KPR FLPP, Ara juga mengungkapkan adanya inisiatif dari pengusaha Jawa Barat untuk turut berkontribusi dalam program perumahan. Seorang pengusaha berkomitmen untuk membantu renovasi 1.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat.

"Ini adalah bukti nyata kepercayaan terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Para pengusaha Jawa Barat siap membantu merenovasi 1.000 rumah secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Bantuan ini akan didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota yang membutuhkan," pungkasnya.