Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat luas dengan menyumbangkan ratusan hewan kurban sapi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Bantuan kemasyarakatan ini disalurkan melalui dua skema utama, yaitu melalui pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat dan pondok pesantren yang dianggap membutuhkan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardianto menjelaskan bahwa total sapi kurban yang diserahkan oleh Presiden Prabowo mencapai 985 ekor. Pendistribusiannya dilakukan secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

• Melalui Pemerintah Daerah:

  Setiap provinsi (38 provinsi) dan sebagian besar kabupaten/kota (514 kabupaten/kota) menerima masing-masing satu ekor sapi. Namun, terdapat pengecualian untuk 55 kabupaten/kota yang menerima dua ekor sapi. Hal ini dikarenakan ketersediaan sapi dengan bobot yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yaitu antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, tidak mencukupi di daerah-daerah tersebut. Sehingga, untuk memastikan semua daerah mendapatkan hewan kurban yang berkualitas, diputuskan untuk memberikan dua ekor sapi di 55 kabupaten/kota tersebut.

  Pemerintah daerah kemudian bertanggung jawab untuk menyalurkan sapi-sapi kurban ini ke masjid-masjid atau tempat-tempat lain yang telah ditunjuk oleh kepala daerah setempat. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari kurban ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan di seluruh pelosok negeri.

• Melalui Tokoh Masyarakat dan Pondok Pesantren:

  Selain melalui pemerintah daerah, Presiden Prabowo juga menyalurkan bantuan sapi kurban secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat, pondok-pondok pesantren, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Penyaluran ini didasarkan pada penilaian langsung oleh Presiden Prabowo terhadap kebutuhan dan kelayakan masing-masing penerima.

  Dengan pendekatan ini, diharapkan bantuan sapi kurban dapat menjangkau komunitas-komunitas yang mungkin kurang terjangkau oleh skema penyaluran melalui pemerintah daerah. Selain itu, penyaluran melalui tokoh masyarakat dan pondok pesantren juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan citra positif pemerintah di mata publik.