Indonesia secara aktif mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai upaya untuk memperkuat dan menyesuaikan organisasi tersebut dengan dinamika perdagangan global yang terus berubah. Pemerintah Indonesia memandang WTO sebagai pilar penting dalam sistem perdagangan multilateral dan berkomitmen untuk memastikan relevansinya di masa depan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa sejak didirikan pada tahun 1995, WTO telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan global, penurunan tarif, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, WTO menghadapi berbagai tantangan yang mengancam efektivitasnya.

Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

• Disrupsi Kebijakan Multilateral: Dinamika global telah menyebabkan gangguan dalam kebijakan perdagangan multilateral.
• Perbedaan Pandangan: Terdapat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota mengenai regulasi dan mandat WTO yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
• Persaingan Antar Negara: Persaingan antar negara anggota telah menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan WTO.
• Gangguan Penyelesaian Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO mengalami gangguan dalam lima tahun terakhir.

Indonesia memandang reformasi WTO sebagai solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Reformasi tersebut bertujuan untuk:

• Memodernisasi aturan dan prosedur WTO agar lebih relevan dengan kondisi perdagangan global saat ini.
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.
• Memperkuat fungsi negosiasi WTO untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan.
• Meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan WTO.

Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk mempromosikan agenda reformasi WTO. Dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Ministers, Indonesia bersama 31 negara kunci WTO membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral.

Dirjen WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengakui peran strategis Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dalam mewakili kepentingan negara-negara berkembang di WTO. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh negara anggota terwakili dalam proses reformasi WTO.

Menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-14 di Kamerun pada Maret 2026, Indonesia mendorong agar reformasi WTO menjadi agenda utama. Indonesia akan menugaskan Duta Besar Indonesia di WTO untuk mempersiapkan rencana konkret untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam KTM tersebut.

Indonesia percaya bahwa dengan reformasi yang komprehensif, WTO dapat kembali menjadi organisasi yang efektif dan relevan dalam mempromosikan perdagangan global yang inklusif dan berkelanjutan. Revitalisasi WTO akan menjadi perisai terhadap kondisi perdagangan global yang tengah menghadapi perang tarif.