Strategi Bali Atasi Stunting: Pendekatan Komprehensif dan Inovasi Digital
Provinsi Bali mencatatkan prestasi gemilang dalam penanganan stunting, dengan prevalensi terendah di Indonesia, yaitu 8,7% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Keberhasilan ini kontras dengan wilayah timur lainnya yang masih bergulat dengan angka stunting yang tinggi.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, menekankan bahwa kesuksesan Bali merupakan hasil dari pendekatan multifaktorial yang melibatkan sektor kesehatan dan non-kesehatan. Stunting, menurutnya, tidak hanya disebabkan oleh masalah kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi, akses pangan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi.
Perbedaan prevalensi stunting antar daerah disebabkan oleh variasi faktor yang memengaruhinya. Bali dinilai berhasil karena mampu mengidentifikasi dan merespons faktor-faktor kunci tersebut secara terintegrasi.
Inovasi Digital dan Data Terpadu
Salah satu kunci keberhasilan Bali adalah implementasi platform Sinenting (Sistem Informasi Stunting Terintegrasi). Sistem ini memungkinkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi perkembangan stunting secara real-time di seluruh wilayah Bali. Data dari Sinenting menjadi dasar pengambilan keputusan intervensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Asnawi menjelaskan bahwa Sinenting berfungsi sebagai dashboard yang memberikan indikator visual (lampu merah dan hijau) untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian atau intervensi segera. Hal ini mempermudah pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan.
Fokus pada Kelompok Rentan
Perhatian khusus terhadap kelompok miskin dan rentan juga menjadi faktor penting. Data menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi mengalami stunting. Oleh karena itu, Bali secara aktif menyasar kelompok sosial ekonomi rendah melalui program-program yang memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Intervensi konkret meliputi penyaluran bantuan rutin berupa paket sembako dan pangan bergizi untuk balita stunting. Bantuan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan asupan gizi pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Rembuk Stunting dan Insentif Fiskal
Pemerintah daerah di Bali menyelenggarakan Rembuk Stunting, forum tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten/kota hingga desa. Forum ini menjadi wadah diskusi, analisis masalah, dan penyusunan strategi percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayah.
Asnawi menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam Rembuk Stunting, di mana desa-desa dilibatkan untuk mengidentifikasi masalah unik mereka dan merancang solusi yang relevan.
Selain itu, banyak kabupaten/kota di Bali memberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam menurunkan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini mendorong persaingan sehat antar daerah dan meningkatkan komitmen aparat daerah.
Layanan Kesehatan Dasar yang Merata
Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyoroti cakupan layanan kesehatan dasar yang tinggi di Bali sebagai faktor penentu penurunan angka stunting. Hampir semua segmen sasaran intervensi terlayani secara maksimal.
Data SSGI menunjukkan bahwa sekitar 90% remaja putri di Bali menerima tablet tambah darah, dan hampir 80% telah menjalani skrining status gizi. Posyandu-posyandu di Bali juga sangat aktif, didukung oleh masyarakat yang solid dan kohesi sosial yang tinggi, sehingga distribusi layanan gizi dan kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Endang menjelaskan bahwa penyampaian layanan di Bali relatif lebih mudah karena struktur sosial yang mendukung. Tantangan di daerah lain bisa berupa geografis, akses layanan, atau sumber daya manusia yang terbatas.
Keberhasilan Bali dalam menekan angka stunting menjadi contoh yang dapat dipelajari oleh daerah lain di Indonesia. Pendekatan berbasis data, keterlibatan lintas sektor, dan pelayanan kesehatan yang merata terbukti memberikan dampak signifikan dalam menanggulangi masalah stunting. Daerah lain dapat mengadopsi prinsip-prinsip dasar ini, dengan menyesuaikannya dengan konteks dan tantangan unik yang dihadapi di wilayah masing-masing.