Polemik eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat memasuki babak baru. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wadhana, mengambil langkah cepat dengan memanggil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk membahas isu krusial ini.

Langkah proaktif Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, di sela-sela acara bersih-bersih sampah yang diadakan di Pantai Kuta, Bali. Ia menyampaikan bahwa Menteri Pariwisata telah berdialog langsung dengan Gubernur Papua Barat Daya terkait potensi ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Kemenpar secara tegas mendorong agar Raja Ampat dipertahankan sebagai destinasi wisata unggulan yang berbasis pada kelestarian alam. Upaya ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Raja Ampat sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Kementerian Pariwisata mengharapkan agar keindahan alam Raja Ampat tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Ni Luh Enik Ermawati menyoroti potensi wisata Raja Ampat yang sangat besar, meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung tidak sebanyak Bali. Raja Ampat memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Wisatawan yang datang umumnya bersedia mengeluarkan biaya yang signifikan untuk menikmati keindahan alam dan pengalaman wisata yang eksklusif. Ia juga menjelaskan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat umumnya berasal dari kalangan dengan kemampuan finansial yang memadai untuk berlibur dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan hingga berminggu-minggu atau sebulan penuh.

Kemenpar lebih menekankan pada kualitas wisatawan yang datang, daripada sekadar kuantitas kunjungan. Dengan harga yang dibayarkan, wisatawan mengharapkan pengalaman yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Kemenpar berharap agar kelestarian alam Raja Ampat tetap terjaga untuk memenuhi ekspektasi wisatawan dan memastikan keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut.

Perlindungan Raja Ampat menjadi prioritas utama, mengingat potensi besar yang dimilikinya dalam menarik wisatawan berkualitas dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Dialog antara Kemenpar dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat.