Polemik di SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru. Pasca-aksi demonstrasi ratusan siswa yang menuntut transparansi dan perbaikan fasilitas sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Sekolah, Kurniawati. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai laporan dugaan penyimpangan yang mencuat ke permukaan.

Saat ini, fokus utama tertuju pada audit keuangan yang tengah berlangsung. Sahri Ramadan, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, mengkonfirmasi adanya audit tersebut. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap secara jelas dan komprehensif pengelolaan anggaran sekolah selama masa kepemimpinan Kurniawati. Sejumlah guru juga telah dipanggil oleh KCD Wilayah III Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan internal sekolah. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di SMAN 9 Tambun Selatan.

Demonstrasi yang dilakukan oleh siswa beberapa waktu lalu menyoroti sejumlah isu krusial, di antaranya:

• Dugaan Pemaksaan Tanda Tangan Pengadaan Snack Fiktif: Siswa mempertanyakan kejelasan dan pertanggungjawaban terkait pengadaan snack yang diduga tidak sesuai dengan realita.
• Praktik Pungutan Liar Berkedok Sumbangan: Sumbangan dengan dalih pembangunan gedung sekolah dan pengadaan AC untuk mushola menjadi sorotan karena dinilai memberatkan siswa dan wali murid.
• Fasilitas UKS yang Tidak Memadai: Kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang minim fasilitas, seperti ketiadaan kursi, kasur, dan suplai obat yang terhenti, menjadi perhatian serius. Siswa mengungkapkan bahwa pengurus UKS terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membeli obat.

Selain audit keuangan, internal sekolah juga disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti sementara Kurniawati. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah diharapkan dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar dan menstabilkan kondisi sekolah sembari menunggu hasil audit dan investigasi lebih lanjut.Kasus SMAN 9 Tambun Selatan ini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.