Diduga Terlibat Pungutan Liar, Kepala SMAN 9 Tambun Selatan Dicopot dan Sekolah Diaudit

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan tegas terhadap SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menyusul gelombang protes dari para siswa terkait dugaan praktik penyelewengan di lingkungan sekolah. Gubernur Jawa Barat telah menonaktifkan Kepala Sekolah, Kurniawati, sebagai respons atas tuduhan serius mengenai pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

Tindakan penonaktifan ini dilakukan di tengah proses audit yang tengah berlangsung. Audit tersebut bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam berbagai laporan mengenai penyimpangan, termasuk indikasi pengadaan makanan ringan fiktif dan praktik pungutan liar yang mengatasnamakan sumbangan. Juru bicara SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, mengkonfirmasi bahwa audit sedang berjalan, namun rincian spesifik mengenai fokus audit belum diketahui secara pasti.

Sejumlah tenaga pengajar juga telah dipanggil ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait berbagai permasalahan internal yang terjadi di sekolah. Sementara itu, pihak internal sekolah tengah berdiskusi untuk menentukan pelaksana tugas sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah.

Sebelumnya, ratusan siswa dari kelas X dan XI menggelar aksi demonstrasi damai di lingkungan sekolah. Para siswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

  • Klarifikasi mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengadaan makanan ringan.
  • Penjelasan terkait pungutan yang diklaim sebagai dana pembangunan gedung.
  • Pertanggungjawaban atas pembelian AC untuk mushala yang dinilai tidak transparan.

Selain masalah keuangan, para siswa juga menyoroti kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dinilai memprihatinkan. Mereka mengeluhkan minimnya fasilitas dan ketiadaan obat-obatan yang memadai. Bahkan, para pengurus UKS dilaporkan harus menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan medis dasar siswa. Masalah ini menambah daftar keluhan yang memicu aksi protes para siswa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menyelesaikan audit dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap SMAN 9 Tambun Selatan.