Pasca penonaktifan kepala sekolah, Kurniawati, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dipastikan tetap berjalan normal. Pihak sekolah menegaskan bahwa proses akademik tidak terganggu dan berjalan seperti biasa.

Menurut keterangan Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, kepala sekolah yang bersangkutan sudah tidak masuk kantor selama dua hari, terhitung sejak sehari setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan siswa pada hari Selasa, 3 Juni 2025. Ketidakhadiran Kurniawati ini, disampaikan Sahri, tanpa pemberitahuan kepada jajaran pimpinan sekolah.

Sahri juga menepis adanya indikasi intimidasi terhadap siswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi yang menuntut transparansi pengelolaan dana sekolah. Pihak sekolah menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh siswa untuk menyuarakan aspirasi mereka. "Tidak ada intimidasi sama sekali atau ancaman lainnya, sekolah menjamin kebebasan berpendapat para peserta didik," tegasnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan siswa kelas X dan XI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa isu, diantaranya:

• Dugaan pemaksaan tanda tangan dalam pengadaan snack yang dianggap fiktif.
• Praktik dugaan pungutan liar (pungli) yang dikemas sebagai sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan pembelian AC untuk mushola.
• Kondisi fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang minim, hanya dilengkapi meja tanpa kursi dan kasur, serta ketiadaan suplai obat selama dua bulan terakhir.

Para pengurus UKS bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan siswa. Aksi protes siswa ini kemudian mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, yang kemudian mengambil tindakan dengan menonaktifkan Kurniawati dari jabatannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melakukan audit terhadap keuangan sekolah selama masa kepemimpinan Kurniawati untuk menindaklanjuti laporan yang diterima.