Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat transformasi digital di seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga investasi seperti Danantara untuk mewujudkan visi tersebut.

Menkominfo Meutya Hafid menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan investasi yang signifikan dan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kemitraan strategis menjadi kunci untuk mendorong percepatan digitalisasi di seluruh Indonesia.

"Pemerintah ingin agar pembangunan digitalisasi di tanah air tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan swasta dan terbuka untuk investasi," ujar Meutya Hafid. Ia menambahkan bahwa kehadiran Danantara sebagai lembaga investasi digital diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T.

Inspektur Jenderal Kominfo Arief Tri Hardiyanto menekankan bahwa peran negara tetap krusial, terutama di wilayah-wilayah yang kurang menarik secara komersial bagi penyedia layanan swasta. Kehadiran pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah 3T tetap mendapatkan akses terhadap layanan digital yang berkualitas.

"Kombinasi yang melibatkan banyak pihak swasta pasti akan mempertimbangkan aspek komersial. Namun, Indonesia belum sepenuhnya komersial. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat penting di wilayah 3T," kata Arief Tri Hardiyanto.

Digitalisasi di wilayah 3T memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor penting, seperti:

• Kesehatan: Pengembangan dan penerapan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) di puskesmas dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.
• Pendidikan: Akses terhadap platform pembelajaran daring dan sumber daya pendidikan digital dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T.
• Pemerintahan Daerah: Digitalisasi tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
• Pertahanan dan Keamanan: Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta, dan lembaga investasi, diharapkan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T dapat dipercepat, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital.