Gelombang demonstrasi yang dilakukan ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan pada Selasa, 3 Juni 2025, akhirnya berujung pada penonaktifan Kepala Sekolah, Kurniawati. Aksi damai tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan siswa terhadap kepemimpinan Kurniawati yang diduga melakukan serangkaian penyimpangan dana sekolah.

Akar Permasalahan:

Inti dari permasalahan ini berawal dari dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berkedok sumbangan. Siswa mengeluhkan adanya permintaan sejumlah uang dengan dalih pembangunan gedung dan pengadaan AC untuk musala. Namun, realisasi dari sumbangan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Seorang siswa kelas XI berinisial RP mengungkapkan bahwa orang tuanya telah membayar Rp 500.000 per tahun sejak 2023, tetapi kondisi gedung sekolah tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, setiap kelas juga diminta menyumbang Rp 20.000 per hari untuk pembelian AC musala, namun fasilitas tersebut tak kunjung terealisasi.

Kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga menjadi sorotan. UKS dinilai tidak memadai, hanya dilengkapi meja tanpa kursi atau kasur, serta kekurangan obat-obatan. Pengurus UKS bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang sakit, dan biaya tersebut tidak diganti oleh pihak sekolah. RP menambahkan bahwa ia dan teman-temannya seringkali harus merogoh kocek pribadi untuk membeli obat-obatan.

Selain permasalahan dana, siswa juga mempertanyakan kejelasan tanda tangan yang diminta untuk kegiatan sekolah yang telah selesai, seperti pesantren kilat dan buka puasa bersama. Mereka mencurigai tanda tangan tersebut digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta. Siswa mengaku tidak menerima konsumsi yang dijanjikan pada saat kegiatan berlangsung, padahal mereka telah menandatangani daftar hadir pada hari pelaksanaan.

Lebih lanjut, siswa merasa bahwa masukan dan saran perbaikan yang mereka sampaikan kepada pihak sekolah tidak pernah direspons secara serius oleh kepala sekolah.

Reaksi dan Tindak Lanjut:

Setelah demonstrasi, Kurniawati dilaporkan tidak masuk kantor selama dua hari berturut-turut tanpa pemberitahuan. Ketidakhadiran kepala sekolah tanpa kabar ini semakin memperkuat dugaan kurangnya transparansi dan tanggung jawab di SMAN 9 Tambun Selatan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons cepat aksi protes siswa dengan menonaktifkan Kurniawati dari jabatannya. Humas sekolah, Sahri Ramadhan, membenarkan informasi tersebut. Langkah ini diikuti dengan audit internal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah guru diperiksa oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Audit ini bertujuan untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang terjadi, baik terkait keuangan sekolah maupun pribadi kepala sekolah.

Kondisi Terkini dan Harapan Siswa:

Sahri Ramadhan memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Tambun Selatan tetap berjalan normal meskipun tengah terjadi gejolak internal. Pihak sekolah juga menjamin tidak ada intimidasi terhadap siswa yang melakukan aksi damai dan menghormati kebebasan berpendapat peserta didik.

Para siswa menyambut baik keputusan Gubernur untuk menonaktifkan kepala sekolah. Seorang siswa bernama Dirham (nama samaran) mengungkapkan bahwa banyak siswa merasa lega dan berharap adanya perubahan positif. Ia menyinggung kepemimpinan Kurniawati yang dinilai tidak responsif terhadap masukan siswa. Internal sekolah tengah membahas penunjukan kepala sekolah sementara. Siswa berharap sosok pengganti Kurniawati nantinya dapat membawa perbaikan nyata dalam pengelolaan sekolah.