Pemerintah melalui Kementerian Investasi mengambil langkah cepat terkait penghentian sementara operasional tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang tersebut.

"Insyaallah, mohon doanya, saya berencana mengunjungi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Ada agenda meninjau sumur-sumur minyak di Sorong, Fak-Fak, dan Bintuni bersama BP," ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta, belum lama ini. Kunjungan ke Raja Ampat akan diselipkan di sela-sela agenda tersebut.

Bahlil mengemukakan bahwa momentum Idul Adha memberikan inspirasi untuk memperkuat keyakinannya dalam menjalankan tugas. Ia menghubungkan rencananya ini dengan nilai-nilai silaturahmi dan kebersamaan yang menjadi esensi perayaan Idul Adha.

Lebih lanjut, Bahlil menanggapi pertanyaan mengenai komunikasi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya terkait isu Raja Ampat. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan Seskab dan Presiden Joko Widodo berlangsung secara rutin dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan tidak terbatas pada persoalan Raja Ampat saja.

"Komunikasi saya dengan Pak Seskab dan Bapak Presiden terjadi setiap saat, dalam konteks menjalankan tugas. Apa yang ditanyakan, tidak khusus menyangkut Raja Ampat," tegasnya. Bahlil memilih untuk tidak membeberkan detail isi percakapannya dengan Seskab, dengan menyatakan bahwa hal tersebut menjadi ranah pribadi antara dirinya dan Seskab.

Penghentian sementara operasional tambang nikel ini memicu perhatian publik. Pemerintah menekankan komitmennya untuk memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di wilayah Raja Ampat. Kunjungan Menteri Investasi ke lokasi tambang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi di lapangan dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat demi kepentingan semua pihak.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri pertambangan untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice) dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini antara lain:

• Dampak Lingkungan: Penambangan nikel berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, serta kerusakan ekosistem laut dan hutan.
• Hak Masyarakat Adat: Kegiatan pertambangan harus menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses perizinan dan operasional pertambangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik.

Kunjungan Menteri Investasi ke Raja Ampat diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul, serta memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang ada.