Raja Ampat, permata biodiversitas laut yang terletak di Papua Barat Daya, kini menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi sumber daya alam. Wilayah yang dikenal sebagai jantung Segitiga Karang Dunia ini, dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan status sebagai UNESCO Global Geopark, ironisnya terancam oleh geliat industri pertambangan nikel.

Alih-alih menjadi berkah, potensi nikel di Raja Ampat justru memicu konflik kepentingan antara ambisi energi hijau global dan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Penambangan nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik, telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah drastis dengan menutup sementara aktivitas pertambangan pada Juni 2025. Keputusan ini menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola sumber daya alam yang lemah, perlindungan lingkungan yang tidak memadai, dan dampak sosial yang terabaikan.

Dampak Kerusakan Lingkungan dan Sosial

Penutupan tambang nikel di Raja Ampat membuka tabir fakta-fakta yang memprihatinkan:

• Kerusakan Ekologis Masif: Lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran telah hancur akibat pembukaan lahan untuk pertambangan. Erosi dan sedimentasi mencemari perairan, merusak terumbu karang yang menjadi fondasi ekosistem laut yang kaya. Dampaknya bukan hanya pada keindahan bawah laut, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup ribuan spesies dan mata pencaharian nelayan lokal.
• Ancaman Ekonomi Lokal: Raja Ampat, yang mengandalkan sektor ekowisata dan perikanan tradisional, menghadapi risiko kehilangan sumber pendapatan utama. Sektor pariwisata, yang menyumbang hingga Rp 150 miliar pada tahun 2024 dan menopang hidup lebih dari 50.000 penduduk pesisir, terancam kolaps.
• Janji Palsu Rehabilitasi: Klaim perusahaan tambang tentang program rehabilitasi lingkungan seperti reklamasi dan transplantasi terumbu karang, terbukti tidak sebanding dengan skala kerusakan yang terjadi. Investigasi independen mengungkap pelanggaran serius, termasuk penambangan di pulau kecil yang dilarang undang-undang, pengelolaan lingkungan yang buruk, dan pencemaran berat di zona pesisir.
• Dampak Sosial yang Terabaikan: Selain kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan ekosistem, para pekerja tambang yang terdampak penutupan menghadapi ketidakpastian masa depan. Pemerintah daerah dinilai kurang responsif dalam memberikan mitigasi dampak sosial dan menyiapkan alternatif ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Tata Kelola yang Bermasalah

Keberadaan tambang nikel di Raja Ampat adalah cerminan dari masalah tata kelola sumber daya alam yang kompleks di Indonesia. Undang-Undang yang melarang pertambangan di pulau-pulau kecil kerap diabaikan, izin tambang tetap diterbitkan meskipun melanggar regulasi. Perusahaan tambang, bahkan yang memiliki izin legal formal, seringkali melakukan pelanggaran substansial, baik dari sisi lingkungan maupun perizinan tata ruang.

Sentralisasi kewenangan perizinan di pemerintah pusat membuat pemerintah daerah kehilangan peran penting dalam pengawasan langsung, sehingga menjadi penonton atas aktivitas yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Otonomi khusus Papua, yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat adat, berpotensi disalahgunakan sebagai celah untuk melonggarkan standar lingkungan. Minimnya akses publik terhadap dokumen tata ruang semakin memperburuk transparansi dan akuntabilitas.

Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

Penutupan tambang nikel di Raja Ampat harus menjadi titik awal untuk perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam. Langkah-langkah mendesak yang perlu diambil antara lain:

• Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan: Mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar dan menuntut pertanggungjawaban atas pemulihan lingkungan.
• Moratorium Permanen: Melarang aktivitas tambang baru di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi, sesuai amanat undang-undang.
• Evaluasi Ulang Izin Tambang: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di Papua Barat Daya, memperkuat pengawasan partisipatif, dan membuka akses publik terhadap hasil verifikasi AMDAL.
• Transisi Ekonomi yang Adil: Memprioritaskan investasi dalam sektor ekonomi biru seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Pemerintah wajib menyediakan program pelatihan ulang bagi pekerja tambang dan memastikan masyarakat adat mendapat porsi adil dalam perencanaan dan pembagian manfaat ekonomi.

Masa depan Raja Ampat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga warisan ekologisnya tanpa mengorbankan keadilan sosial dan hak generasi mendatang. Penutupan tambang nikel adalah langkah awal yang penting, namun keberlanjutan Raja Ampat membutuhkan komitmen jangka panjang untuk tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.