Stok Beras Nasional Aman Hingga Tahun Depan, Pemerintah Yakin Tak Perlu Impor
Stok Beras Nasional Aman, Impor Tak Perlu Dilakukan Hingga Tahun Depan
Mentri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan optimisme pemerintah terkait ketersediaan beras nasional hingga tahun depan. Berdasarkan proyeksi produksi dan konsumsi, Zulhas menyatakan Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan hingga setidaknya awal tahun 2026. Keyakinan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan produksi beras mencapai 13,9 juta ton setara beras hingga April 2025. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi nasional selama periode yang sama, yang diperkirakan mencapai 10,4 juta ton setara beras (berdasarkan konsumsi rata-rata 2,6 juta ton per bulan).
"Dengan produksi 13,9 juta ton dan konsumsi 10,4 juta ton, kita memiliki surplus beras sekitar 3,5 juta ton hingga April," ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Zulhas menekankan bahwa surplus ini merupakan indikator positif kinerja sektor pertanian domestik. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dengan penyerapan beras oleh Perum Bulog minimal 2 juta ton dari surplus tersebut, Indonesia dapat dipastikan aman dari ancaman kekurangan beras dan tidak perlu melakukan impor hingga tahun depan.
Pemerintah juga menitikberatkan pada faktor pendukung keberhasilan proyeksi tersebut, khususnya ketersediaan dan penyaluran pupuk. Ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk memastikan hal tersebut, Kemenko Bidang Pangan telah membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pembentukan pokja ini diresmikan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025.
Pokja ini memiliki tugas penting dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, memastikan penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya untuk mendukung dua siklus tanam dalam setahun. "Pokja akan mengevaluasi apakah 9,55 juta ton pupuk bersubsidi telah tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi ini sangat penting, mengingat ada dua musim tanam dalam setahun, dan kita menargetkan pencapaian optimal di kedua musim tanam tersebut," jelas Zulhas. Ia menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur irigasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil akan mampu menjaga ketersediaan beras nasional. Komitmen untuk memastikan penyaluran pupuk tepat waktu dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar domestik. Dengan demikian, impor beras dapat dihindari dan Indonesia dapat mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Kesimpulan: Pemerintah optimistis stok beras nasional aman hingga tahun depan berkat proyeksi produksi yang tinggi dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menghindari impor beras hingga tahun depan.