Di era disrupsi informasi, akurasi dan validitas berita menjadi semakin krusial. Pemerintah, sebagai sumber informasi utama, memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Namun, inisiatif pemerintah dalam melakukan "cek fakta" menuai perdebatan, khususnya terkait independensi dan metodologi yang digunakan.

Fenomena pasca-kebenaran (post-truth) telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Dalam konteks ini, opini dan emosi seringkali lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Akibatnya, kebenaran seringkali tertinggal dalam perlombaan melawan disinformasi dan propaganda yang menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif cek fakta telah muncul, baik dari kalangan jurnalisme independen maupun dari pemerintah. Namun, perbedaan pendekatan dan tujuan antara kedua jenis inisiatif ini memunculkan pertanyaan penting tentang legitimasi dan efektivitas cek fakta.

Kehadiran akun Instagram @cekfakta.ri, yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, memicu diskusi mengenai batasan antara klarifikasi pemerintah dan kerja jurnalisme cek fakta yang independen. Klaim sebagai saluran pemeriksa fakta resmi pemerintah menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ini benar-benar upaya verifikasi fakta, atau sekadar bentuk klarifikasi narasi pemerintah?

Analisis terhadap unggahan-unggahan di akun tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih condong pada penyajian narasi tunggal pemerintah, tanpa disertai metodologi verifikasi yang ketat atau sumber pihak ketiga yang independen. Contohnya, klarifikasi mengenai isu SLB yang digantikan oleh Sekolah Rakyat hanya berupa bantahan tanpa penjelasan rinci mengenai proses verifikasi informasi.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa upaya "cek fakta" oleh pemerintah dapat menjadi alat untuk mengendalikan informasi dan membungkam kritik. Dalam konteks demokrasi, independensi media dan kebebasan berekspresi merupakan pilar penting. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, seharusnya tidak memonopoli kebenaran atau menggunakan label "cek fakta" tanpa menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme yang transparan dan akuntabel.

Sebagai perbandingan, media massa independen seperti Kompas.com memiliki kanal Cek Fakta yang menerapkan metodologi verifikasi yang jelas dan transparan. Mereka memiliki subkanal yang terstruktur, termasuk Hoaks atau Fakta, Data dan Fakta, serta Sejarah dan Fakta. Dalam proses verifikasi, mereka melibatkan pelacakan sumber asli, verifikasi data, dan konfirmasi dengan narasumber terpercaya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada publik.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami perbedaan antara klarifikasi dan cek fakta. Klarifikasi adalah hak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan atau isu yang berkembang di masyarakat. Namun, cek fakta adalah proses jurnalistik yang independen dan transparan, yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran informasi dan mencegah penyebaran hoaks.

Pemerintah dapat mendukung upaya melawan hoaks dengan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga independen yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam melakukan verifikasi fakta. Dengan demikian, publik akan mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang, serta kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat.

Dalam negara demokratis, kebenaran harus diuji, ditantang, diverifikasi, dan diaudit secara publik. Publik membutuhkan pihak-pihak yang independen dan transparan untuk melakukan pemeriksaan fakta demi menyuarakan kebenaran. "Cek fakta" tanpa transparansi metode dan tanpa verifikasi independen tidak sedang memberikan publik kebenaran, tetapi menyuguhkan publik dengan versi sendiri.