Isu mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar 2025 mendatang terjawab sudah. Jokowi dengan lugas menolak tawaran tersebut dan menyatakan dirinya lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujarnya kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025). Jokowi berpendapat bahwa terdapat banyak kader internal PPP yang lebih mumpuni dan layak untuk memimpin partai berlambang Kakbah tersebut. Menurutnya, nama-nama yang telah muncul sebagai kandidat memiliki potensi yang besar untuk membawa PPP ke arah yang lebih baik.

Di tengah penolakan tersebut, Jokowi justru menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu pilihannya terhadap PSI. "Saya di PSI aja," ungkapnya sambil tersenyum. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik lain selain PSI, Jokowi mengaku belum mempertimbangkan hal tersebut. "Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan juga belum," tambahnya dengan nada santai.

Wacana mengenai Jokowi yang akan menjadi Ketua Umum PPP sendiri muncul menjelang Muktamar PPP 2025. Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa usulan ini berasal dari internal partai. Alasan utamanya adalah keyakinan bahwa Jokowi merupakan figur yang mampu mendongkrak kembali elektabilitas PPP. Pada Pemilu 2024, PPP gagal menembus ambang batas parlemen dan tidak mendapatkan kursi di Senayan.

Irfan Pulungan berpendapat bahwa Jokowi memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik dan pemerintahan. Pengalaman tersebut dianggap sebagai modal penting untuk membenahi PPP. "Tentu sosok-sosok seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang cukup panjang," ujarnya.

Menurutnya, PPP membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi organisasi partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran Jokowi diharapkan dapat membawa angin segar dan strategi baru bagi PPP agar kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Indonesia.

Berikut poin penting dari pernyataan Ade Irfan Pulungan:

• Jokowi dinilai mampu meningkatkan elektabilitas PPP.
• Pengalaman Jokowi di pemerintahan dianggap modal penting.
• PPP butuh pemimpin yang mampu melakukan restrukturisasi partai.

Dengan penolakan ini, spekulasi mengenai masa depan politik Jokowi semakin menarik untuk diikuti. Meskipun menolak tawaran dari PPP, dukungannya terhadap PSI memberikan sinyal bahwa ia masih ingin terlibat aktif dalam dunia politik Indonesia.