Gelombang kritik keras menerpa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait rencana pengadaan tablet baru untuk para anggotanya. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini, yang mendekati angka Rp 1 miliar, memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Rencana pengadaan tablet ini terungkap dan langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, mengklaim bahwa inisiatif ini telah direncanakan jauh sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja. Namun, pernyataan ini tidak meredakan kontroversi yang ada.

Alasan Pengadaan Tablet

Mahdi menjelaskan bahwa pengadaan 50 unit tablet ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota DPRD. Proses lelang sedang berlangsung dengan spesifikasi yang diklaim akan memenuhi kebutuhan anggota dewan. Pagu anggaran yang dialokasikan berkisar antara Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar, yang berarti setiap tablet diperkirakan berharga antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

Mahdi berdalih bahwa penggunaan tablet akan mengurangi biaya fotokopi berkas yang selama ini mencapai Rp 50 juta per tahun. Namun, argumen ini tidak sepenuhnya meyakinkan publik.

Kritik dan Pertanyaan Seputar Urgensi

Pengamat politik dan pemerintahan dari Unjani Cimahi, Arlan Siddha, mempertanyakan urgensi pengadaan tablet ini. Menurutnya, anggota dewan sudah memiliki gawai canggih yang seharusnya cukup untuk menunjang pekerjaan mereka. Arlan menambahkan bahwa kebijakan ini menimbulkan polemik di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Masyarakat melihat ada sektor yang lebih penting, terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Bagaimanapun itu yang menjadi perbandingan, antara kemudahan dewan dan pemerintah mengadakan sesuatu dengan kondisi masyarakat saat ini yang serba kekurangan," ujar Arlan.

Kecaman dari Masyarakat

Rencana pembelian tablet ini dikecam keras oleh masyarakat. Tokoh pemuda dan masyarakat Lembang, Kukuh Wiguna, menyatakan bahwa rencana ini melukai hati rakyat dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Kukuh menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat KBB, seperti sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya PHK. Ia menilai bahwa pengadaan tablet dengan anggaran fantastis ini menunjukkan ketidakpedulian anggota dewan terhadap kondisi masyarakat.

"Urgensinya apa? Yang saya tahu sebagian besar dewan KBB itu sudah tua, mereka itu gaptek, buat apa tablet terlalu mahal dan spesifikasi terlalu tinggi. Itu juga buat menunjang pekerjaan mereka katanya kan, masa enggak mampu membeli sendiri. Logikanya kalau buat kerjaan sendiri, ya beli sendiri dong," kata Kukuh.

Senada dengan Kukuh, tokoh pemuda Cipatat, Syauqi, juga menolak rencana pengadaan tablet ini. Ia berpendapat bahwa penggunaan handphone pribadi sudah cukup untuk menunjang pekerjaan anggota dewan. Syauqi menuntut agar anggaran pengadaan tablet dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Tuntutan Pembatalan

Berbagai elemen masyarakat menuntut agar rencana pengadaan tablet ini dibatalkan. Mereka menilai bahwa anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat berharap agar anggota DPRD KBB lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta tidak menghambur-hamburkan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Anggaran yang sedianya digunakan untuk pembelian tablet ini diharapkan dapat direalokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap DPRD KBB dapat dipulihkan dan ditingkatkan.