Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi bias dalam penulisan sejarah jika dilakukan oleh aktivis. Menurutnya, penulisan sejarah oleh aktivis dengan perspektif pribadi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Fadli Zon menyampaikan pernyataan ini di Jakarta, di tengah berlangsungnya proyek penulisan ulang sejarah yang diinisiasi oleh pemerintah. Proyek ini melibatkan sejumlah sejarawan yang kompeten di bidangnya, yang diharapkan dapat menghasilkan narasi sejarah yang akurat dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah ini dilakukan oleh para ahli sejarah, bukan oleh aktivis maupun politisi, sehingga memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni.

Fadli menjelaskan bahwa meskipun pemerintah menginisiasi penulisan ulang sejarah, setiap individu tetap memiliki hak untuk menulis sejarah versinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa penulisan sejarah resmi sebaiknya dilakukan oleh sejarawan yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam.

Proyek penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung melibatkan ratusan sejarawan dan arkeolog dari seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan proyek ini selesai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Fadli Zon sebelumnya juga menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah ini akan berfokus pada narasi positif dan bertujuan untuk mempersatukan bangsa.

Salah satu tujuan utama dari penulisan ulang sejarah ini adalah untuk menciptakan sejarah yang Indonesia-sentris, menghilangkan bias-bias kolonial, dan memperkuat persatuan nasional. Pemerintah berharap bahwa penulisan ulang sejarah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu Indonesia dan memperkuat identitas nasional.