Gelombang keprihatinan melanda dunia maya dengan tagar #SaveRajaAmpat, mendorong pemerintah untuk bertindak cepat. Kementerian Pariwisata mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi Raja Ampat dari ancaman aktivitas pertambangan nikel yang berpotensi merusak keindahan alam dan ekosistem uniknya.

Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam setiap langkah pembangunan, terutama di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Widiyanti menegaskan komitmen untuk menjaga harmoni antara ekologi, sosial budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Raja Ampat, dengan kekayaan ekosistem laut dan pesisirnya, menyediakan berbagai manfaat ekologis dan sosial-ekonomi yang vital. Pariwisata dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyediakan sumber pendapatan dan pangan bagi masyarakat.

Namun, bayang-bayang pertambangan nikel mengancam keberlanjutan Raja Ampat. Greenpeace Indonesia mengungkapkan adanya aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau, termasuk Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Investigasi Greenpeace menunjukkan kerusakan hutan yang signifikan akibat aktivitas pertambangan tersebut. Ratusan hektar hutan dan vegetasi alami telah hilang di tiga pulau tersebut. Selain itu, limpasan tanah akibat pertambangan menyebabkan sedimentasi di perairan laut, mengancam terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut Raja Ampat yang terkenal di dunia.

Untuk melindungi Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah mengambil langkah-langkah nyata:

• Kunjungan dan Dialog Bersama Masyarakat: Kementerian Pariwisata bersama anggota DPR-RI mengunjungi Raja Ampat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat. Masyarakat menyampaikan penolakan terhadap izin pertambangan baru dan menekankan pentingnya menjaga Raja Ampat sebagai kawasan wisata yang lestari.

• Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya: Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menegaskan komitmen menjaga ekologi Raja Ampat. Pemerintah daerah menekankan bahwa Raja Ampat harus tetap menjadi kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi pariwisata unggulan, tanpa kompromi dengan aktivitas pertambangan.

• Koordinasi Strategis Lintas Sektor: Kementerian Pariwisata mengadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan jangka panjang Raja Ampat. Salah satu inisiatif yang sedang dikaji adalah mendorong Raja Ampat untuk fokus pada quality tourism, yang menekankan pariwisata berkelanjutan dan investasi hijau yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.