Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merespons instruksi Gubernur Jawa Barat terkait aktivitas pertambangan di wilayah Galunggung dengan rencana kajian komprehensif. Fokus utama dari kajian ini adalah penertiban terhadap pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara dan merusak lingkungan.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak serta merta anti terhadap semua aktivitas pertambangan. Pendekatan yang diambil adalah dengan melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya, baik yang legal maupun ilegal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah, lokasi, dan dampak dari masing-masing kegiatan pertambangan.

"Saya tidak anti tambang, akan tetapi saya anti tambang ilegal. Kenapa? Pak Gubernur menitikberatkan yang ilegal karena negara rugi," ujar Bupati Cecep, menekankan kerugian negara sebagai alasan utama penertiban tambang ilegal.

Selain kerugian negara, dampak negatif lain dari pertambangan ilegal adalah kerusakan infrastruktur jalan. Kendaraan pengangkut hasil tambang ilegal seringkali melebihi tonase yang diizinkan, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan.

Dalam waktu dekat, Bupati Cecep berencana untuk mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membahas strategi pengawasan dan penertiban tambang. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat mengenai jumlah dan lokasi tambang ilegal di wilayah Galunggung, serta langkah-langkah konkret untuk menindaklanjutinya.

Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pemkab Tasikmalaya:

• Inventarisasi Tambang: Pendataan seluruh aktivitas pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya.
• Penertiban Tambang Ilegal: Tindakan tegas terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.
• Pengawasan Tonase: Penertiban kendaraan pengangkut yang melebihi tonase untuk menjaga kualitas jalan.
• Prioritas Infrastruktur: Perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagai prioritas untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Bupati Cecep juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan infrastruktur jalan yang baik. Ia menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Barat mengenai pentingnya menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang istimewa, termasuk dalam hal kualitas infrastruktur. Jalan yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dan hasil bumi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.