Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sempat menganggarkan dana sebesar Rp 860 juta untuk menyewa pesawat komersial Garuda Indonesia. Dana tersebut rencananya digunakan untuk memindahkan narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta ke Lapas Nusakambangan. Informasi mengenai anggaran ini terungkap melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut, dengan kode pengadaan proyek 10165374000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2025. Proses pengadaan awalnya direncanakan melalui penunjukan langsung.

Namun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, Mulyono, memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran ini. Ia menyatakan bahwa proses pengadaan sewa pesawat tersebut telah dibatalkan. "Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersial) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan," ungkap Mulyono dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut perlu dianggarkan kembali atau tidak. Menurut Mulyono, rencana pemindahan napi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

"Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut,” jelas Mulyono. Ia juga menjelaskan bahwa penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didasarkan pada spesifikasi teknis dan pertimbangan tertentu. Namun, informasi ini sempat menimbulkan opini publik yang menilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Mulyono menegaskan bahwa Pemprov Sumut tetap berkomitmen terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang dan diupayakan terlaksana seefisien mungkin. "Kita di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin," tandas Mulyono.