Pemerintah Pusat Pangkas Jumlah Penerima Bantuan Sosial Beras di Tahun 2025

Pemerintah Republik Indonesia melakukan penyesuaian terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras untuk periode Juni-Juli 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah penerima. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos beras kepada 18,3 juta KPM, angka ini lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai 22 juta KPM.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Pemerintah berfokus pada verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Penajaman data penerima bantuan ini menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuannya ialah untuk mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan memastikan efektivitas program bansos beras.

Program bansos beras ini sendiri telah mendapatkan persetujuan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dari total 18,3 juta KPM yang ditargetkan, sebanyak 16,5 juta KPM telah berhasil diverifikasi. Pemerintah saat ini tengah menunggu proses verifikasi final sebelum memulai penyaluran bantuan secara serentak.

Anggaran yang dialokasikan untuk program bansos beras ini berkisar antara Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras setiap bulannya selama periode penyaluran. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, terutama di tengah fluktuasi harga beras yang sering terjadi.

Selain itu, program bansos beras juga sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang bertujuan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bansos beras ke daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi, seperti wilayah dengan harga beras yang tinggi atau daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Adapun kriteria daerah prioritas meliputi:

• Wilayah dengan harga beras yang tinggi.
• Daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.
• Wilayah di Indonesia bagian Timur, seperti Papua dan Maluku.
• Daerah sentra atau non-sentra produksi beras yang mengalami kenaikan harga.

Dengan pendekatan yang lebih terarah dan akurat, pemerintah berharap program bansos beras ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tingkat nasional.