Ironi di Balik Kilau Raja Ampat: Eksploitasi Nikel dan Degradasi Lingkungan

Raja Ampat, permata Papua Barat Daya, kini menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi nikel yang masif. Kepulauan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya ini, terancam kehilangan keindahannya akibat aktivitas pertambangan yang mengatasnamakan transisi energi hijau.

Sejak tahun 2017, izin usaha pertambangan (IUP) nikel telah diberikan di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, Manuran, Manyaifun, dan Batang Pele. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil karena potensi kerusakan ekologis yang tak dapat dipulihkan.

Ironisnya, di bawah kepemimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat itu, izin-izin ini tetap diterbitkan. PT Gag Nikel, anak perusahaan BUMN PT Antam Tbk, menjadi salah satu pemain utama dengan konsesi seluas 13.136 hektare di Pulau Gag, yang mencakup hampir seluruh wilayah pulau tersebut. Perusahaan lain juga mendapatkan IUP di pulau-pulau lain, meskipun beberapa di antaranya tidak memiliki dokumen lingkungan yang memadai atau bahkan beroperasi di luar izin resmi.

Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Eksploitasi nikel ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah dibabat. Pengerukan tanah memicu erosi dan sedimentasi di pesisir, mengancam terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal melalui pariwisata dan perikanan. Aktivitas kapal tongkang pengangkut nikel juga memperparah kerusakan laut, sementara limbah tambang berpotensi mencemari perairan, merusak biota laut, dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat adat.

Berikut adalah beberapa dampak spesifik yang ditimbulkan:

• Deforestasi: Pembukaan lahan untuk pertambangan telah menyebabkan hilangnya hutan dan vegetasi alami, yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies.
• Erosi dan Sedimentasi: Pengerukan tanah menyebabkan erosi dan sedimentasi di pesisir, merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya.
• Pencemaran Air: Limbah tambang berpotensi mencemari perairan, merusak biota laut dan mengancam kesehatan manusia.
• Kerusakan Terumbu Karang: Aktivitas pertambangan dan transportasi nikel merusak terumbu karang, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies laut dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Kegagalan Sistemik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tragedi Raja Ampat bukan kasus terisolasi, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik nasional dalam mengelola sumber daya alam. Kasus serupa juga terjadi di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, di mana pertambangan nikel telah menyebabkan deforestasi massal, pencemaran sungai, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal.

Pola izin yang buram, pengawasan yang lemah, dan pengorbanan masyarakat lokal adalah masalah berulang yang mencabik Indonesia dari ujung timur hingga barat.

Sorotan Publik dan Respons Pemerintah

Isu ini baru menjadi sorotan publik pada tahun 2025, meskipun izin tambang telah ada sejak 2017. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kegagalan dalam pengawasan pemerintah, minimnya transparansi, dan momentum aksi masyarakat sipil. Aksi protes oleh Greenpeace dan pemuda Papua di "Indonesia Critical Minerals Conference" berhasil menarik perhatian media dan warganet, memicu diskusi publik yang masif.

Respons pemerintah yang lamban dan cenderung kosmetik hanya memperburuk situasi. Penghentian sementara operasi PT Gag Nikel oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dianggap sebagai langkah reaktif untuk meredam amarah publik, bukan solusi jangka panjang. Banyak pihak meragukan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk mencabut izin tambang secara permanen dan menyeret pelaku ke muka hukum.

Pemerintah Sebagai Katalis Kerusakan

Kebijakan pemerintah dalam kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. Pemberian izin tambang di pulau kecil menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Narasi hilirisasi nikel yang digaungkan sejak era Jokowi menutupi realitas pahit di lapangan. Industrialisasi nikel, yang diklaim mendukung transisi energi global, justru menjadi bencana lokal.

Seruan untuk Perubahan Paradigma

Masyarakat adat dan aktivis lingkungan telah menunjukkan perlawanan heroik. Mereka terus mendesak pencabutan semua izin tambang dan menyerukan perubahan paradigma dalam pembangunan. Raja Ampat harus tetap menjadi surga terakhir, bukan galeri tambang untuk kepentingan oligarki.

Pemerintah harus segera mencabut semua IUP nikel di Raja Ampat dan menegakkan UU Nomor 1 Tahun 2014 secara konsisten. Investasi dalam ekowisata dan perikanan berbasis konservasi harus diprioritaskan sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Transparansi dalam penerbitan izin dan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang juga harus diterapkan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, tetapi warisan dunia yang harus dilindungi.

Seruan penutupan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat harus jadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia yang amburadul. Pemerintah wajib bertindak tegas dengan mencabut izin perusahaan pelaku pelanggaran dan menuntut tanggung jawab pemulihan lingkungan secara nyata, bukan sekadar janji.