Gelombang Protes Warnai Kedatangan Menteri ESDM di Sorong: Isu Tambang Nikel Raja Ampat Mencuat

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Bandara DEO Sorong pada Sabtu (7/6/2025) diwarnai aksi protes keras dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat Papua.

Massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Teriakan "Bahlil Penipu" menggema di area bandara sebagai bentuk protes atas apa yang mereka anggap sebagai ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Aksi protes ini dipicu oleh pernyataan Menteri Bahlil yang dianggap tidak jujur terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Menurut Uno Klawen, seorang tokoh pemuda adat Raja Ampat, Bahlil hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal ada tiga perusahaan lain yang juga aktif melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.

Kekecewaan massa semakin memuncak ketika mereka mengetahui bahwa Menteri Bahlil meninggalkan bandara melalui pintu belakang, menghindari dialog langsung dengan para demonstran. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghinaan dan ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat.

"Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan," tegas Uno, menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.

Tuntutan Demonstran:

Para demonstran menuntut:

• Transparansi penuh terkait izin dan aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
• Akuntabilitas pemerintah dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan.
• Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.
• Evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan nikel.

Aksi protes ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat adat Papua terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan kurangnya perhatian terhadap hak-hak mereka. Mereka berharap pemerintah dapat lebih serius mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat adat di Raja Ampat.