Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/2025), memicu gelombang protes dari aktivis lingkungan. Aksi damai yang diorganisir oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua ini, menyoroti kekhawatiran mendalam terkait aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.

Massa aksi berkumpul di Bandara Deo Sorong sejak pagi hari, sekitar pukul 06.24 WIT, membawa spanduk dan pamflet yang berisi tuntutan pencabutan izin tambang nikel. Ketika rombongan Menteri Bahlil tiba di ruang transit, para aktivis langsung membentangkan spanduk di pintu kedatangan bandara, menyerukan penghentian permanen konsesi tambang nikel di pulau-pulau yang terdampak.

Tuntutan utama dari para pengunjuk rasa meliputi:

• Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat secara permanen.
• Penolakan pemberian izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
• Penolakan proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua.

Suasana sempat memanas ketika massa menyampaikan aspirasi mereka, bahkan melontarkan tuduhan kepada Menteri Bahlil. Perwakilan dari rombongan Menteri Bahlil sempat berupaya menenangkan massa dan menjanjikan mediasi untuk bertemu langsung dengan Menteri ESDM di area bandara. Namun, harapan tersebut pupus ketika Menteri Bahlil bersama rombongan Gubernur Papua Barat Daya justru meninggalkan lokasi melalui pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT.

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Uni Klawen, seorang pemuda Raja Ampat yang menyayangkan sikap Menteri ESDM. Ia menuding Menteri Bahlil menghindari massa dan menyoroti ketidaksesuaian informasi mengenai jumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Uni Klawen menegaskan bahwa selain PT Gag Nikel yang disebutkan, terdapat tiga perusahaan besar lainnya yang juga aktif di wilayah tersebut, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa. Para pengunjuk rasa merasa bahwa pemerintah pusat mengabaikan kerusakan alam yang terjadi, dan menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan.

Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong bertujuan untuk meninjau langsung lokasi tambang PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat. Ia didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat. Massa aksi berjanji akan terus berupaya menemui Menteri Bahlil untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.