Rencana eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali memicu perdebatan sengit antara pemerintah dan organisasi lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berupaya meredam kekhawatiran dengan menyatakan bahwa lokasi pertambangan berada jauh dari kawasan wisata utama, khususnya Pulau Piaynemo. Namun, pernyataan ini langsung menuai kritik tajam dari Greenpeace Indonesia, yang menilai argumen jarak tersebut menyesatkan dan berpotensi mereduksi kompleksitas ekologi Raja Ampat secara keseluruhan.

Bahlil menegaskan bahwa aktivitas pertambangan terpusat di Pulau Gag, yang berjarak sekitar 30-40 kilometer dari Piaynemo, ikon pariwisata Raja Ampat. Ia menekankan bahwa Raja Ampat terdiri dari pulau-pulau dengan fungsi yang berbeda, di mana sebagian besar ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan pariwisata, sementara sebagian kecil lainnya dialokasikan sebagai zona pertambangan resmi seperti Pulau Gag.

Namun, Greenpeace Indonesia dengan tegas menolak pandangan ini. Rio Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, berpendapat bahwa ekosistem Raja Ampat merupakan satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan hanya berdasarkan jarak antar pulau. Ia mengingatkan bahwa kerusakan di satu wilayah, meskipun kecil, dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem secara keseluruhan. Mengingat sekitar 75% wilayah Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, terutama terumbu karang yang merupakan bagian dari segitiga koral dunia.

Greenpeace menekankan bahwa Pulau Gag, meskipun tidak termasuk dalam wilayah wisata secara administratif, tetap merupakan bagian integral dari lanskap ekologis Raja Ampat. Mereka juga menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan di wilayah lain yang lebih dekat dengan ikon wisata seperti Kawe, dekat Wayag dan Piaynemo, yang bahkan termasuk dalam Global Geopark UNESCO. Kehadiran aktivitas pertambangan di wilayah tersebut mengancam keanekaragaman hayati laut yang unik dan keberlanjutan pariwisata Raja Ampat.

Perdebatan ini menyoroti perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pemerintah cenderung melihat wilayah Raja Ampat secara sektoral, memisahkan zona pertambangan dari kawasan wisata. Sementara itu, organisasi lingkungan seperti Greenpeace menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan ekologis antara berbagai wilayah di Raja Ampat.

Isu pertambangan di Raja Ampat terus menjadi polemik yang belum terselesaikan. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi lingkungan berjuang untuk melindungi keanekaragaman hayati laut yang tak ternilai harganya dan menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai salah satu keajaiban alam dunia. Masa depan Raja Ampat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk menemukan titik temu yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.