Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Nunukan tengah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Krayan Selatan untuk mengatasi dampak yang meluas.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Arif Budiman, menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat akan sangat bergantung pada kondisi lapangan. Opsi perpanjangan yang dipertimbangkan berkisar antara dua minggu hingga satu bulan ke depan. Apabila Surat Keputusan (SK) perpanjangan status tanggap darurat disetujui oleh Bupati Nunukan, maka periode waktu tersebut akan difokuskan pada penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta mengatasi kendala logistik yang menyebabkan kelumpuhan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, status tanggap darurat di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Lumbis telah berakhir pada tanggal 5 Juni. Namun, kebutuhan mendesak untuk perbaikan fisik infrastruktur yang rusak akibat longsor mendorong perlunya perpanjangan status tanggap darurat.

"Kondisi jalan yang rusak parah menghambat distribusi BBM, yang berakibat pada terhentinya operasional PLN. Kami sangat berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah provinsi agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal," ujar Arif pada hari Sabtu, 7 Juni.

Keterbatasan aksesibilitas menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana ini. Satu-satunya jalur masuk ke Krayan Selatan adalah melalui jalur udara, melalui Bandara Long Layu. Namun, kerusakan pada landasan pacu bandara sempat menghambat operasional penerbangan. Pemerintah setempat terpaksa mengalihkan dana yang semula dialokasikan untuk perbaikan jembatan guna memperbaiki landasan pacu agar pesawat dapat mendarat dalam kondisi darurat.

"Landasan pacu sudah diperbaiki, dan pesawat MAF sudah dapat beroperasi. Kami berharap pesawat lain dapat mendarat pada hari Rabu depan," tambah Arif.

BPBD Nunukan telah berkoordinasi dengan BPBD Kalimantan Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Utara untuk mempercepat proses penanganan dampak bencana.

Krisis Listrik Melanda Krayan Selatan

Camat Krayan Selatan, Oktavianus Ramli, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi wilayahnya yang mengalami pemadaman listrik total sejak tanggal 4 Juni. Hal ini disebabkan oleh habisnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik.

"Sudah tiga malam kami hidup dalam kegelapan. Kondisi jalan yang rusak, ditambah dengan tidak adanya sinyal telekomunikasi, membuat laporan sulit tersampaikan. Harapan kami perlahan meredup," ungkapnya.

Jaringan internet juga lumpuh, kecuali bagi warga yang menggunakan perangkat Starlink yang diaktifkan dengan daya aki. Kondisi ini berdampak pada 13 desa di dua klaster, yaitu Long Layu (8 desa) dan Pa Upan (5 desa), yang kini terisolasi.

Oktavianus menambahkan bahwa mobil pengangkut BBM terjebak di jalan berlumpur sejak hari Jumat, 6 Juni, dan belum berhasil mencapai Long Layu hingga saat ini. Situasi ini juga mengganggu pelayanan kesehatan, karena keterbatasan operasional pesawat untuk evakuasi medis.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, namun belum mendapatkan respons yang memadai.

"Kami sangat mengharapkan tindakan darurat secepatnya dari pemerintah provinsi. Semua sangat bergantung pada PUPR Kalimantan Utara untuk segera melakukan perbaikan jalan," pungkasnya.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait penanganan bencana ini:

• Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kendala utama.
• Distribusi BBM terhambat, menyebabkan pemadaman listrik.
• Aksesibilitas terbatas, hanya mengandalkan jalur udara.
• Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting.
• Respons cepat dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.