Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas dengan menutup sementara dua titik perlintasan perbatasan utama dengan Kamboja. Keputusan ini diambil menyusul insiden baku tembak yang menewaskan seorang tentara Kamboja, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik di antara kedua negara.

Penutupan perbatasan ini, yang diumumkan pada hari Sabtu (7/6/2025), secara langsung berdampak pada aktivitas pariwisata dan perdagangan lintas batas. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai jangka waktu penutupan, langkah ini mengindikasikan keseriusan pemerintah Thailand dalam menanggapi situasi keamanan yang berkembang.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukanlah isu baru. Ketegangan telah berulang kali muncul sejak tahun 2008, menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Pertikaian ini berakar pada sengketa wilayah yang melibatkan kompleks kuil Preah Vihear, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak di dekat perbatasan.

Upaya untuk meredakan ketegangan sempat dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan gencatan senjata. Namun, perbedaan pendapat mengenai demarkasi perbatasan dan penarikan pasukan tetap menjadi batu sandungan. Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengungkapkan kekecewaannya atas penolakan Kamboja terhadap usulan penarikan pasukan dari wilayah sengketa.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, sebelumnya mengumumkan niat untuk membawa sengketa perbatasan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ). ICJ sendiri telah mengeluarkan putusan pada tahun 2013 yang mengakui kedaulatan Kamboja atas wilayah yang disengketakan. Akan tetapi, Thailand tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam kasus ini, sehingga konflik terus berlanjut.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Penutupan perbatasan Thailand-Kamboja dipicu oleh insiden baku tembak.
• Konflik perbatasan telah berlangsung sejak 2008 dan mengakibatkan korban jiwa.
• Thailand dan Kamboja berbeda pendapat mengenai demarkasi perbatasan.
• Kamboja berencana membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).
• Komite Perbatasan Bersama dijadwalkan bertemu untuk mencari solusi.

Di tengah situasi yang tegang ini, harapan untuk penyelesaian damai masih ada. Pertemuan Komite Perbatasan Bersama yang dijadwalkan pada minggu depan diharapkan dapat membuka jalan bagi dialog konstruktif dan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kerja sama regional.