Mantan Presiden Filipina Ditahan atas Tuduhan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina, telah ditangkap oleh otoritas Filipina berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penangkapan yang terjadi di Bandara Manila ini menyusul kedatangan Duterte dari Hong Kong, langsung memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Duterte, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2016 hingga 2022, ditangkap terkait penyelidikan ICC atas kebijakan “perang melawan narkoba” yang kontroversial selama masa kepemimpinannya. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan tewasnya ribuan orang, memicu kecaman internasional terkait pelanggaran HAM berat.

Setelah penangkapannya, Duterte mempertanyakan dasar hukum penangkapannya dengan pernyataan, "Kejahatan apa yang telah saya lakukan?" Pernyataan ini menggarisbawahi penolakan mantan presiden tersebut atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilayangkan ICC. ICC memulai penyelidikan formal pada tahun 2021, meneliti dugaan kejahatan yang terjadi sejak November 2011, saat Duterte menjabat sebagai wali kota Davao, hingga Maret 2019, sebelum Filipina menarik diri dari ICC. Meskipun Filipina telah menarik diri dari perjanjian Roma, ICC menegaskan yurisdiksinya atas kejahatan yang dilakukan sebelum penarikan tersebut.

Reaksi Beragam atas Penangkapan Duterte

Penangkapan Duterte telah memicu reaksi beragam. Salvador Panelo, mantan juru bicara kepresidenan Duterte, mengecam penangkapan tersebut dengan alasan pelanggaran hukum karena penarikan Filipina dari ICC. Namun, klaim tersebut dibantah oleh ICC yang menegaskan yurisdiksinya. Sebaliknya, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina (ICHRP) menyebut penangkapan ini sebagai “momen bersejarah” dan sebuah langkah penting menuju akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Duterte. Peter Murphy, Ketua ICHRP, menyatakan penangkapan ini sebagai awal dari pertanggungjawaban atas pembunuhan massal yang terjadi selama periode kepemimpinan Duterte.

Perang Melawan Narkoba dan Tuduhan Pelanggaran HAM

Kebijakan “perang melawan narkoba” Duterte yang brutal telah menjadi sorotan utama dalam penyelidikan ICC. Ribuan kematian terkait operasi anti-narkoba telah didokumentasikan, dengan banyak yang percaya jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi. Laporan-laporan menyebutkan adanya keterlibatan polisi dan kelompok-kelompok bersenjata tak dikenal (vigilante) dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut. Bahkan ada pengakuan dari seorang kapten polisi dalam film dokumenter yang menyatakan keterlibatan polisi dalam pembunuhan tersebut. Duterte sendiri, dalam beberapa kesempatan, menunjukkan sikap tidak peduli terhadap pelanggaran HAM, bahkan sempat memberikan pernyataan yang mendukung tindakan kekerasan terhadap tersangka pengedar narkoba. Penyelidikan parlemen pada Oktober 2024 mengungkap adanya indikasi keterlibatan pasukan pembunuh bayaran, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Duterte.

Kondisi Duterte dan Perkembangan Politik

Video yang diunggah oleh putri Duterte, Veronica, memperlihatkan mantan presiden tersebut ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor. Dalam video tersebut, Duterte mempertanyakan alasan penangkapannya dan menyatakan dirinya ditahan tanpa kehendaknya sendiri. Pihak berwenang menyatakan Duterte dalam keadaan sehat dan berada di bawah perawatan medis. Saat penangkapan, Duterte berada di Hong Kong untuk berkampanye untuk calon senator menjelang pemilihan paruh waktu pada 12 Mei. Situasi ini semakin kompleks mengingat hubungan yang sempat tegang antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sebelumnya, pada awal Februari 2025, parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan korupsi.

Catatan Akhir

Penangkapan Duterte merupakan peristiwa signifikan yang berpotensi memiliki implikasi hukum dan politik yang luas. Perkembangan selanjutnya dalam kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan.