Raja Ampat, permata Papua yang tersohor akan keindahan bawah lautnya, kini dihadapkan pada pilihan sulit: antara melestarikan ekosistem yang rapuh atau membuka diri terhadap potensi ekonomi dari pertambangan nikel. Rencana eksploitasi nikel di wilayah yang berdekatan dengan kawasan konservasi memicu perdebatan sengit mengenai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ironisnya, wacana tentang hilirisasi industri baterai nasional justru mengusik ketenangan surga bawah laut ini. Pemerintah telah mengambil langkah sigap dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan, sebuah tindakan yang mencerminkan betapa kompleksnya pertarungan nilai di balik pembangunan. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kita telah mengorbankan alam dan masyarakat demi mengejar keuntungan ekonomi semata?

Ketidakseimbangan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Triple Bottom Line yang menekankan pentingnya profit, people, dan planet sebagai pilar keberhasilan organisasi, seolah terabaikan dalam kasus ini. Pengalaman proyek-proyek ekstraktif di wilayah timur Indonesia menunjukkan distribusi manfaat yang timpang, di mana korporasi dan investor meraup mayoritas keuntungan, sementara masyarakat lokal dan lingkungan hanya menerima sebagian kecil.

Standar ESG (Environmental, Social, Governance), yang menjadi acuan investasi global, mengamanatkan bahwa setiap kegiatan bisnis harus mempertimbangkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Prinsip ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan PBB, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut, dan perlindungan ekosistem darat.

Pertambangan Minim Dampak: Mitos atau Realitas?

Bisakah pertambangan dilakukan tanpa merusak lingkungan? Secara teknis, sulit untuk mencapai kondisi "tanpa dampak" sama sekali. Namun, praktik pertambangan yang meminimalkan dampak dan berupaya memulihkan lingkungan dimungkinkan dengan penerapan teknologi hijau dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Negara-negara seperti Finlandia dan Kanada telah mengembangkan model low-impact mining atau green mining. Di Finlandia, perusahaan Terrafame menerapkan teknologi bioleaching untuk mengekstraksi logam dari tanah tanpa bahan kimia berbahaya dan sistem pengolahan limbah terpadu. Sementara itu, tambang nikel Vale di Kanada berhasil mengubah lahan tandus menjadi kawasan hijau melalui reklamasi selama dua dekade.

Namun, penting untuk diingat bahwa kondisi geografis dan ekologis Raja Ampat sangat berbeda dengan Finlandia atau Kanada. Raja Ampat adalah kawasan dengan ekosistem yang rapuh dan keanekaragaman hayati laut yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, mencegah kerusakan sejak awal adalah langkah yang lebih bijaksana daripada mencoba memperbaiki kerusakan setelah terjadi.

Peran Aktif Masyarakat

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengunjuk rasa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membentuk forum warga, mengaktifkan musyawarah adat, dan membangun jaringan advokasi. Implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam proses perizinan tambang.

Masyarakat juga dapat mendorong pembentukan koperasi lingkungan, menyusun kajian dampak sosial partisipatif, dan menuntut keterlibatan formal dalam setiap tahap proyek. Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip ESG dan SDGs ke dalam regulasi sektor ekstraktif secara operasional, menetapkan batas kawasan konservasi ekologis, dan membuka hasil evaluasi AMDAL ke publik.

Perusahaan wajib menyusun Benefit Allocation Plan dengan formula keberlanjutan, misalnya 30 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk masyarakat, dan 40 persen untuk keuntungan. Audit ESG oleh lembaga independen perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka.

Masyarakat perlu meningkatkan literasi ekologis, memperkuat kapasitas organisasi lokal, dan aktif dalam proses pengawasan dan advokasi. Penghentian sementara tambang di Raja Ampat adalah momentum untuk menyusun ulang peta jalan pembangunan. Proyek ini harus menjadi bukti bahwa keberlanjutan bukan hambatan, melainkan fondasi bagi kemajuan jangka panjang. Jika pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bekerja sama, Raja Ampat dapat menjadi contoh sukses pembangunan yang berkelanjutan, di mana manusia, alam, dan ekonomi berjalan seiring.