Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai preferensi partai politiknya. Menanggapi hal tersebut, PPP menyatakan menghormati keputusan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah secara formal menawarkan posisi calon ketua umum kepada Jokowi.

Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha, menyampaikan bahwa pilihan Jokowi adalah hak politiknya. PPP sendiri, menurut Tamliha, memiliki mekanisme internal untuk menyeleksi calon ketua umum. PPP saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Muktamar yang akan diselenggarakan pada bulan September. Proses penjaringan calon ketua umum tengah berjalan dengan melibatkan tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA).

Tim AHWA bertugas untuk menyeleksi calon-calon yang memiliki kapasitas, integritas, dan kapabilitas yang mumpuni. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul setelah Muktamar. PPP menekankan bahwa mereka memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk menghasilkan calon ketua umum yang terbaik bagi partai.

Sebelumnya, Jokowi sempat menanggapi isu namanya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Secara tegas, Jokowi menyatakan lebih memilih untuk tetap berada di PSI. Ia berpendapat bahwa PPP memiliki banyak kader potensial yang lebih kompeten untuk memimpin partai.

PPP saat ini fokus pada persiapan Muktamar dan memastikan proses pemilihan ketua umum berjalan dengan lancar dan demokratis. Partai berlambang Ka'bah ini berharap dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa PPP menuju arah yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman.

• Persiapan Muktamar PPP
• Penjaringan Calon Ketua Umum
• Peran Tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA)
• Pernyataan Jokowi tentang PSI