Kebijakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) terkait rekrutmen besar-besaran calon Tamtama guna mengisi Batalyon Teritorial Pembangunan menuai sorotan tajam dari pengamat militer. Al Araf, Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, berpendapat bahwa langkah ini berpotensi mengalihkan fokus utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menurut Araf, pembentukan batalyon yang terdiri dari kompi-kompi dengan fokus pada pertanian, peternakan, medis, dan zeni, justru keluar dari esensi tugas militer. "TNI direkrut dan dilatih untuk menghadapi peperangan, bukan untuk mengelola sektor pertanian atau peternakan," tegasnya. Ia menambahkan, kebijakan rekrutmen ini berpotensi melanggar tugas utama TNI yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang TNI.

Lebih lanjut, Araf mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI dalam kegiatan non-pertahanan dapat melemahkan profesionalisme mereka sebagai garda terdepan pertahanan negara. Secara tidak langsung, perekrutan yang ditujukan untuk sektor di luar pertahanan berpotensi mengancam kedaulatan negara, mengingat TNI akan disibukkan dengan urusan non-pertahanan.

"Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan dapat mengancam kedaulatan negara, karena mereka akan lebih fokus pada urusan non-pertahanan daripada menjaga pertahanan negara," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Araf mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengawasi dan mengevaluasi proses rekrutmen calon tamtama ini. Ia menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi menyimpang dari jati diri TNI sebagai kekuatan tempur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa rekrutmen 24.000 calon tamtama dilatarbelakangi oleh penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Wahyu menjelaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setiap batalyon rencananya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Wahyu menegaskan bahwa para prajurit ini dipersiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Dengan demikian, tujuan utama pembentukan batalyon ini adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pembangunan pemerintah daerah.