Kebijakan TNI Angkatan Darat (AD) untuk merekrut 24.000 calon Tamtama guna mengisi Batalyon Teritorial Pembangunan menuai kritik dari pengamat militer. Al Araf, Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, menilai langkah ini berpotensi menggeser fokus utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menurut Araf, pembentukan batalyon yang terdiri dari kompi-kompi dengan fokus non-militer seperti pertanian, peternakan, medis, dan zeni, menyimpang dari tugas pokok TNI. Ia menegaskan bahwa TNI dididik dan dilatih untuk menghadapi peperangan, bukan untuk mengelola sektor-sektor tersebut. Lebih lanjut, Araf menyatakan, rekrutmen semacam ini dapat mengancam profesionalisme TNI dan berpotensi membahayakan kedaulatan negara karena perhatian TNI dialihkan dari tugas pertahanan.

"Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan," kata Araf.

Menanggapi hal ini, Araf mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses rekrutmen yang dianggap berlebihan ini. Ia menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi melencengkan jati diri TNI sebagai kekuatan tempur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa rekrutmen besar-besaran ini merupakan bagian dari penyusunan struktur organisasi terbaru, yang bertujuan untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Batalyon ini direncanakan akan disebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon akan menempati lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi-kompi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

Wahyu Yudhayana juga menegaskan bahwa para prajurit yang direkrut ini tidak dipersiapkan untuk bertempur, melainkan untuk berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Berikut adalah poin-poin utama terkait isu ini:

• TNI AD merekrut 24.000 calon Tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan.
• Batalyon akan fokus pada sektor non-militer seperti pertanian dan kesehatan.
• Pengamat militer khawatir hal ini menggeser fokus TNI dari pertahanan negara.
• DPR dan Presiden RI diminta untuk mengevaluasi rekrutmen ini.
• TNI AD menjelaskan bahwa tujuan rekrutmen adalah untuk mendukung pembangunan dan stabilitas di daerah.