Kabupaten Raja Ampat, yang terkenal dengan keindahan alam baharinya dan gugusan pulau-pulau kecilnya, kini menjadi sorotan terkait aktivitas pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya lima perusahaan yang beroperasi di wilayah kepulauan ini, memicu perdebatan tentang keseimbangan antara manfaat ekonomi dan risiko kerusakan lingkungan.

Lima perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Izin operasi perusahaan-perusahaan ini berasal dari dua sumber, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama mengantongi izin dari pemerintah pusat, sementara tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah.

Berikut rincian lebih lanjut mengenai aktivitas masing-masing perusahaan:

• PT Gag Nikel: Beroperasi di Pulau Gag berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi VII yang berlaku hingga 2047. Perusahaan ini telah memasuki tahap operasi produksi dan memiliki dokumen AMDAL serta IPPKH. Meskipun demikian, PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu Sertifikat Laik Operasi (SLO).
• PT Anugerah Surya Pratama (ASP): Berlokasi di Pulau Manuran, perusahaan ini memiliki IUP Operasi Produksi yang berlaku hingga 2034. PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL sejak tahun 2006.
• PT Mulia Raymond Perkasa (MRP): Beroperasi di Pulau Batang Pele dengan IUP yang berlaku hingga 2033. Saat ini, kegiatan perusahaan masih dalam tahap eksplorasi dan belum memiliki dokumen lingkungan.
• PT Kawei Sejahtera Mining (KSM): Berlokasi di Pulau Kawe dengan IUP yang berlaku hingga 2033. Perusahaan ini memegang IPPKH sejak 2022 dan telah melakukan kegiatan produksi sejak 2023, namun saat ini tidak ada aktivitas produksi yang berlangsung.
• PT Nurham: Beroperasi di Pulau Waigeo dengan izin yang berlaku hingga 2033. Perusahaan ini telah memiliki persetujuan lingkungan sejak 2013, namun hingga kini belum berproduksi.

Keberadaan aktivitas pertambangan di Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran, mengingat wilayah ini dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan tujuan wisata populer. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas melarang penambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Larangan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa praktik tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan ekosistem. Kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan di kawasan ini bersifat permanen dan sulit untuk dipulihkan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhani menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai fondasi utama pengembangan Raja Ampat. Ia mendukung evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di kawasan tersebut dan menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus menghormati ekosistem dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Widiyanti menambahkan bahwa Raja Ampat bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga merupakan UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional, dan pusat terumbu karang dunia. Oleh karena itu, perlindungan Raja Ampat sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia adalah sebuah keharusan, dan potensi kerusakan di kawasan ini akan menjadi kerugian global.

Kontroversi seputar pertambangan di Raja Ampat menyoroti dilema antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dan bertanggung jawab, sehingga Raja Ampat dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.