Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menuai kritik tajam dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Anggota Timwas, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kekecewaannya atas ketidaksesuaian antara perencanaan yang dipaparkan Kementerian Agama dengan kondisi riil di lapangan.

Kritik pedas ini dilontarkan usai peninjauan langsung ke tempat tinggal jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah. Lalu Hadrian mengungkapkan, "Kami sangat menyayangkan kondisi di lapangan. Apa yang sebelumnya dijelaskan secara optimistis oleh Menteri Agama ternyata tidak sesuai dengan realita yang kami temukan."

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi menjelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama menjanjikan persiapan matang. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak jemaah terlantar akibat keterlambatan bus pengangkut dan kekurangan tenda di Arafah.

Lalu Hadrian menuturkan, "Harapan kami, pelaksanaan haji tahun ini bisa lebih baik, apalagi ini adalah kali terakhir Kementerian Agama memegang penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji. Tapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari yang dijanjikan."

Menurutnya, permasalahan tidak hanya bersumber dari pihak Indonesia. Sistem digital E-Hajj yang diterapkan otoritas Arab Saudi juga memperparah kekacauan. Sistem baru ini menimbulkan masalah data, termasuk pemisahan jemaah keluarga dan pendamping, sehingga menghambat pelayanan.

"Masalah data yang tidak terintegrasi menjadi penghambat serius dalam proses pelayanan kepada jemaah," tegasnya.

Menanggapi kondisi ini, Lalu Hadrian mendorong agar penyelenggaraan haji di masa mendatang dikelola oleh institusi yang lebih profesional, transparan, dan memiliki kendali teknis operasional yang kuat.

"Kami ingin ke depannya tak ada lagi pengalaman buruk seperti ini. Haji seharusnya menjadi ibadah yang dijalani dengan tenang dan nyaman, bukan malah menambah beban bagi para jemaah," pungkasnya.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR RI:

• Ketidaksesuaian Rencana dan Realita: Janji Kementerian Agama terkait persiapan haji tidak terbukti di lapangan.
• Keterlambatan Transportasi: Banyak jemaah terlantar karena bus pengangkut mengalami keterlambatan.
• Kekurangan Tenda: Jemaah kesulitan mendapatkan tempat beristirahat yang layak di Arafah.
• Masalah Data E-Hajj: Sistem digital baru justru menimbulkan persoalan data dan menghambat pelayanan.
• Perlunya Institusi Baru: Timwas Haji DPR RI mendorong pembentukan lembaga baru yang lebih profesional dan transparan untuk mengelola haji.