Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa PT GAG Nikel (PT GN) bersama dengan beberapa perusahaan lainnya, memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini memicu perdebatan dan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap lingkungan, mengingat Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi.

Dasar hukum yang menjadi landasan pemberian izin ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang memberikan pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut UU Kehutanan, pertambangan dengan metode terbuka dilarang di kawasan hutan lindung. Namun, UU 19/2004 memberikan celah bagi perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk PT GN, untuk beroperasi meskipun berada di kawasan yang secara umum dilindungi.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat sebenarnya merupakan kawasan hutan. Namun, PT GN dianggap telah memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan, sehingga kegiatan penambangan yang mereka lakukan dianggap legal. Meski demikian, KLH berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah melakukan peninjauan terhadap operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag. Hasil peninjauan awal menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan serius terkait sedimentasi di area pesisir. Namun, ESDM tetap mengirimkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah poin-poin penting terkait isu ini:

• Izin Khusus: PT GAG Nikel dan beberapa perusahaan lain mendapatkan izin khusus untuk menambang di Raja Ampat.
• Landasan Hukum: Izin didasarkan pada UU Nomor 19 Tahun 2004, yang memberikan pengecualian terhadap larangan pertambangan di hutan lindung.
• Kajian Lingkungan: Pemerintah berencana melakukan kajian lapangan untuk memastikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
• Pengawasan: Kementerian ESDM melakukan pengawasan melalui inspeksi tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kontroversi izin pertambangan di Raja Ampat menyoroti kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pemerintah berada di antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat, yang merupakan aset berharga bagi Indonesia dan dunia.

Konfirmasi dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menguatkan pernyataan sebelumnya. Bahlil menegaskan bahwa izin yang diberikan kepada PT GAG Nikel telah melalui proses perizinan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan kontribusi lainnya kepada negara.

Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan operasional PT GAG Nikel. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap menjalankan kegiatan penambangan secara bertanggung jawab dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemerintah menyadari bahwa kegiatan pertambangan selalu berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.