Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmennya dalam mendukung realisasi program Trans Jatim koridor Malang Raya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan penggunaan armada mikrobus dan menggandeng angkutan kota (angkot) konvensional sebagai bagian integral dari sistem feeder atau pengumpan.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengungkapkan bahwa pertimbangan utama dalam usulan ini adalah kondisi infrastruktur jalan di Kota Malang. Kapasitas jalan yang terbatas menjadi kendala utama jika bus berukuran besar yang biasa digunakan pada koridor Trans Jatim lainnya dioperasikan di dalam kota. Oleh karena itu, mikrobus dianggap sebagai solusi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi geografis Kota Malang.

"Tingkat kesulitan di Kota Malang adalah kapasitas jalan. Tidak akan mungkin mampu menampung bus dengan dimensi besar, maka kami sarankan mikrobus," ujar Widjaja.

Dishub Kota Malang telah menyiapkan dua konsep rute alternatif yang telah didiskusikan secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Konsep pertama melibatkan rute yang membelah pusat kota melalui Jalan Ahmad Yani, sementara konsep kedua mengusulkan rute lingkar luar kota yang melewati Karanglo, Terminal Hamid Rusdi, Jalan Raden Intan, Sulfat, hingga Kyai Ageng Gribig.

Selain penentuan rute, Dishub Kota Malang juga telah merancang sistem feeder yang akan terintegrasi dengan layanan Trans Jatim. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan paguyuban angkot yang sudah ada, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan rendahnya tingkat keterisian penumpang yang saat ini dihadapi oleh angkot konvensional. Diskusi intensif dengan paguyuban angkot telah dilakukan untuk memastikan bahwa mereka siap untuk bertransformasi dan bersaing dalam ekosistem transportasi yang baru.

"Kami sudah berdiskusi dengan para paguyuban. Kata kuncinya adalah mereka ingin berubah menjadi lebih baik dan bisa bersaing," kata Widjaja.

Dengan menjadi bagian dari sistem feeder, angkot diharapkan dapat melayani penumpang dari dan menuju halte Trans Jatim, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Langkah ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pengusaha angkot yang selama ini kesulitan untuk bertahan.

"Ini adalah peluang. Daripada mereka jalan dengan penumpang hanya dua atau tiga orang dan menghabiskan BBM, kita ajak bersama-sama untuk memecahkan masalah," jelasnya.

Meski Dinas Perhubungan Jawa Timur menargetkan program ini dapat beroperasi pada bulan Oktober, Widjaja mengakui adanya kemungkinan penundaan. Terkait tarif feeder, ia menegaskan bahwa layanan tersebut akan tetap berbayar sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini, mengingat Pemerintah Kota Malang tidak mengalokasikan subsidi khusus untuk layanan tersebut.

"Yang terpenting kita memulai. Soal ada kekurangan, akan kita perbaiki. Kami sudah sepakat dengan teman-teman paguyuban," pungkasnya.