Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas dengan membawa kasus dugaan pencemaran lingkungan di Pulau Manuran, Raja Ampat, ke ranah hukum.

Langkah ini diambil setelah tim dari KLHK melakukan investigasi mendalam dan menemukan indikasi kuat terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan terkait.

"Kondisi lingkungan di Pulau Manuran telah terdokumentasi dengan baik, dan kami akan menuntut PT ASP untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan," ujar Siti Nurbaya Bakar dalam konferensi pers di Jakarta, baru-baru ini.

Pulau Manuran, dengan luas sekitar 743 hektar, merupakan ekosistem yang rentan dan sulit untuk direhabilitasi setelah mengalami kerusakan. Aktivitas pertambangan nikel di pulau ini dinilai telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang signifikan. KLHK saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk sampel pencemaran lingkungan, dan melibatkan para ahli untuk memperkuat dasar hukum gugatan perdata yang akan diajukan.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang melindungi pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan.

Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran di Pulau Manuran mendapatkan sanksi yang setimpal. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait kasus ini:

• Pemerintah menempuh jalur hukum perdata terhadap PT ASP.
• Pulau Manuran mengalami kerusakan akibat pertambangan nikel.
• Ukuran pulau yang kecil membuat rehabilitasi sulit dilakukan.
• KLHK mengumpulkan bukti dan melibatkan ahli.
• Aktivitas pertambangan melanggar undang-undang dan yurisprudensi.

KLHK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.