Pemerintah Thailand dan Kamboja mengambil langkah signifikan untuk meredakan ketegangan di wilayah perbatasan yang disengketakan. Kesepakatan ini lahir setelah insiden baku tembak yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada bulan Mei lalu, sebuah peristiwa yang mengancam stabilitas kawasan.

Sejak tahun 2008, wilayah perbatasan Thailand-Kamboja telah menjadi saksi bisu serangkaian konflik sporadis yang merenggut nyawa sedikitnya 28 orang. Ketegangan terbaru terjadi pada 28 Mei di kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos. Insiden ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar.

Menyusul serangkaian perundingan intensif yang membahas pengendalian wilayah perbatasan dan penempatan pasukan, kedua belah pihak akhirnya mencapai titik temu pada hari Minggu. Mereka sepakat untuk melakukan penyesuaian posisi pasukan guna menghindari potensi konfrontasi lebih lanjut.

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan pemerintah Kamboja dan pembicaraan tersebut membuahkan hasil yang positif. Melalui platform media sosial X, ia menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan kekuatan militer di titik-titik rawan konflik guna meredakan suasana konfrontatif. Pembahasan lanjutan dijadwalkan pada 14 Juni.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengkonfirmasi adanya pertemuan antara perwakilan militer kedua negara. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyesuaikan kekuatan pasukan masing-masing dan kembali ke posisi semula guna mengurangi risiko konfrontasi.

Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang masih memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan, menekankan pentingnya penyesuaian kekuatan melalui "saling pengertian" untuk mencegah terjadinya bentrokan kekerasan berskala besar.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama, mencakup wilayah sepanjang lebih dari 800 kilometer. Akar permasalahan ini sebagian besar berasal dari penentuan batas wilayah selama masa pendudukan Prancis di Indochina.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan bahwa negaranya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait sengketa perbatasan tersebut. ICJ sendiri telah mengeluarkan putusan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa wilayah yang disengketakan merupakan milik Kamboja. Namun, Thailand menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam kasus ini.

Berikut adalah poin-poin penting dalam berita ini:

• Kesepakatan penarikan pasukan dicapai pasca insiden baku tembak yang menewaskan tentara Kamboja.
• Konflik perbatasan telah berlangsung sejak 2008 dan menyebabkan puluhan korban jiwa.
• Perundingan intensif menjadi kunci tercapainya kesepakatan.
• Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan terkait sengketa wilayah.
• Sengketa perbatasan berakar pada masa pendudukan Prancis di Indochina.

Kesepakatan antara Thailand dan Kamboja ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian sengketa perbatasan secara damai dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas di kawasan.