DPRD DKI Jakarta Soroti Persiapan Car Free Night dan Usulkan Perpanjangan Jam Operasional Transportasi Publik

Wacana penerapan car free night (CFN) di Jakarta terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, memberikan sejumlah masukan penting terkait persiapan dan implementasi kebijakan tersebut. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah perlunya optimalisasi transportasi publik.

Menurut Dwi Rio Sambodo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mempertimbangkan penambahan jam operasional layanan transportasi publik seperti TransJakarta, MRT, dan Mikrotrans hingga tengah malam. Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif mobilitas yang memadai bagi warga selama CFN berlangsung, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

"Pemprov perlu menambah jam operasional TransJakarta, MRT, dan Mikrotrans hingga tengah malam. Serta menyediakan titik drop-off yang terintegrasi langsung dengan lokasi CFN agar warga tidak bergantung pada kendaraan pribadi," ujar Dwi Rio Sambodo.

Selain itu, Dwi Rio Sambodo juga menyoroti pentingnya penataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema zonasi yang teratur. Penataan lapak yang rapi dan pembatasan pedagang asongan diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman bagi pengunjung CFN. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah potensi tindak kriminalitas selama acara berlangsung.

"Saya mendorong agar ada skema zonasi khusus untuk UMKM, dengan penataan lapak yang rapi dan pembatasan terhadap pedagang asongan agar ruang publik tetap tertib dan nyaman bagi pengunjung," katanya.

Tak hanya itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait penyelenggaraan CFN juga menjadi perhatian Dwi Rio Sambodo. Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak CFN terhadap sektor perekonomian dan sektor-sektor lainnya.

"Dari sisi anggaran, pemprov perlu mengelola APBD secara efisien, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk membiayai kebutuhan operasional seperti penerangan jalan, toilet portable, dan tenaga kebersihan," jelasnya.

Guna memastikan keberhasilan implementasi CFN, Dwi Rio Sambodo mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba (pilot project) di dua lokasi berbeda selama satu hingga dua bulan. Evaluasi terhadap dampak ekonomi, lalu lintas, dan keluhan warga dari uji coba tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kebijakan CFN secara permanen.

"Lakukan pilot project 1-2 bulan di 2 lokasi berbeda (contoh Bundaran HI dan Kota Tua), lalu evaluasi dampaknya terhadap ekonomi, lalu lintas, dan keluhan warga sebelum diputuskan permanen," imbuhnya.

Wacana CFN di Jakarta sebelumnya juga telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Ia menyebutkan bahwa kawasan Bundaran HI hingga Jalan Sudirman tengah dipertimbangkan sebagai lokasi penerapan CFN, yang rencananya akan digelar setiap Sabtu malam. Rano Karno juga menekankan pentingnya penerangan yang memadai jika kebijakan ini diberlakukan.

Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian yang mendalam. Rano Karno menambahkan bahwa selain aspek kesehatan, CFN juga bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan warga Jakarta.