Otoritas Thailand mengambil langkah tegas dengan menutup sementara dua pos perbatasan utama dengan Kamboja bagi wisatawan. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Satuan Tugas Marinir Chanthaburi, didorong oleh meningkatnya kekhawatiran keamanan di wilayah perbatasan.

Penutupan tersebut berlaku untuk pos perbatasan Ban Laem dan Ban Phak Kad, yang biasanya menjadi jalur masuk dan keluar bagi wisatawan yang bepergian antara kedua negara. Meskipun demikian, pembatasan ini tidak berlaku bagi pekerja migran Kamboja yang hendak memasuki Thailand untuk tujuan pekerjaan. Kebijakan ini diambil berdasarkan perintah yang ditandatangani oleh Komandan Satuan Tugas Marinir Chanthaburi, Kapten Nopparoj Siripariyaphong, dan ditujukan kepada Kepala Imigrasi Provinsi Chanthaburi.

Dasar hukum dari tindakan ini adalah penerapan darurat militer di beberapa wilayah Provinsi Chanthaburi, termasuk Distrik Khlung, Pong Nam Ron, dan Soi Dao. Darurat militer ini diaktifkan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2547 (2004), yang memberikan wewenang kepada militer untuk mengambil alih fungsi sipil dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.

Alasan utama di balik penutupan perbatasan ini adalah meningkatnya ancaman yang berasal dari wilayah Kamboja, yang dianggap berpotensi membahayakan keselamatan warga negara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Thailand memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul.

Dalam situasi darurat militer ini, seluruh aparatur sipil di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah tetap diwajibkan untuk menjalankan tugas mereka seperti biasa. Namun, mereka harus tunduk pada arahan dan koordinasi dari otoritas militer yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah tersebut.

Pos Imigrasi Chanthaburi telah diperintahkan untuk menangguhkan seluruh aktivitas wisata lintas batas melalui Pos Perbatasan Ban Laem di Kecamatan Thep Nimit, Distrik Pong Nam Ron, dan Pos Perbatasan Ban Phak Kad di Kecamatan Khlong Yai, Distrik Khlong Yai, Provinsi Chanthaburi. Larangan ini berlaku efektif mulai 7 Juni 2025.

Kendati demikian, aktivitas perdagangan lintas negara dan pergerakan pekerja migran Kamboja tetap diizinkan untuk berlanjut seperti biasa. Pemerintah Thailand menekankan bahwa penutupan perbatasan ini hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi keamanan di wilayah perbatasan.