Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II mengusulkan adanya standar biaya yang jelas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel atau restoran. Inisiatif ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang terdampak kebijakan penghematan.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya petunjuk teknis yang rinci dan standar biaya yang terukur. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan resmi yang diadakan di hotel dan restoran tetap terlaksana tanpa menimbulkan pemborosan anggaran negara. Menurutnya, semangat efisiensi dan efektivitas anggaran harus tetap menjadi prioritas utama.

Rifqinizamy menyadari bahwa industri MICE, yang melibatkan hotel dan restoran, merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran. Banyak hotel dan restoran mengalami penurunan pendapatan yang signifikan bahkan terancam gulung tikar karena berkurangnya kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Kita menyadari pada pihak yang lain, industri MICE, meeting, incentive, convention, and event yang melibatkan hotel dan restoran banyak yang lumpuh akibat adanya efisiensi dan efektivitas anggaran," Ujar Rifqinizamy.

Oleh karena itu, Rifqinizamy mengusulkan pelonggaran aturan terkait penyelenggaraan rapat dan pertemuan di hotel dan restoran sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa pelonggaran ini harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Usulan Komisi II DPR ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan sejumlah pos pengeluaran yang sebelumnya diperketat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan.

Tito Karnavian juga mengingatkan Pemda untuk lebih selektif dalam memilih hotel-hotel yang mengalami penurunan tingkat hunian. Dengan demikian, kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian sektor perhotelan yang sedang mengalami kesulitan.

"Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," kata Tito.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian utama dalam usulan standarisasi biaya rapat Pemda di hotel:

• Efisiensi Anggaran: Standar biaya harus memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
• Dukungan Industri MICE: Pelonggaran aturan diharapkan dapat membantu memulihkan industri MICE yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
• Selektivitas Pemilihan Hotel: Pemerintah daerah harus selektif dalam memilih hotel, dengan memprioritaskan hotel-hotel yang mengalami penurunan tingkat hunian.
• Petunjuk Teknis: Diperlukan petunjuk teknis yang jelas dan rinci untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan adanya standar biaya yang jelas dan terukur, diharapkan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan resmi di hotel dan restoran secara efisien dan efektif, sekaligus memberikan dukungan bagi industri MICE yang sedang mengalami kesulitan.