Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Inisiatif ini diwujudkan melalui penerapan sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang komprehensif.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan bahwa evaluasi ini akan difokuskan pada jajaran kepala dinas, walikota, lurah, dan camat. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban oleh DPRD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Khoirudin menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selama ini, evaluasi kinerja pejabat cenderung menitikberatkan pada serapan anggaran. Namun, DPRD DKI Jakarta menilai bahwa pendekatan tersebut kurang memadai karena tidak mengukur secara langsung manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, penerapan KPI diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga.

"Anggaran yang besar akan menjadi sia-sia jika pengawasan yang dilakukan tidak optimal," ujar Khoirudin. Untuk mengatasi hal ini, DPRD akan menyusun serangkaian indikator yang akan menjadi standar keberhasilan program kerja pejabat daerah. KPI ini akan menjadi acuan dalam menilai efektivitas pelaksanaan anggaran, terutama yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat.

Khoirudin menambahkan bahwa indikator-indikator KPI akan disepakati bersama oleh DPRD dan pihak eksekutif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa standar penilaian yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah. Evaluasi berbasis KPI ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas kinerja pejabat daerah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi para pejabat untuk terus meningkatkan kinerja mereka demi kepentingan masyarakat Jakarta.

DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Penerapan KPI merupakan salah satu langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan program-program pembangunan di Jakarta dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga.