Pertamina Hulu Rokan Pacu Produksi Migas dengan Persiapan Ratusan Sumur Baru

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mempercepat persiapan 386 sumur minyak dan gas (migas) di wilayah kerja Rokan. Hingga awal Mei 2025, seluruh sumur tersebut telah mencapai status Ready for Construction (RFC), menandakan kesiapan untuk memulai tahap konstruksi.

Senior Manager Land Matters & Formalities PHR, Agung Prasetya, mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 180 sumur telah memasuki tahap penajakan. Hal ini menunjukkan proses penyiapan lahan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti. Percepatan ini menjadi krusial dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional.

Dari total 386 sumur yang disiapkan, terdapat berbagai tantangan yang berhasil diatasi. Sebanyak 70 sumur berada di kawasan hutan dan telah memperoleh Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (SK PPKH). Selain itu, 62 sumur disiapkan melalui skema Land Indemnification sesuai dengan SK Kepala SKK Migas No. 15/2020. Upaya penyelamatan aset juga dilakukan terhadap 81 sumur yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dari perambahan, melalui kerjasama dengan aparat dan pengelola aset.

Agung Prasetya menekankan bahwa pencapaian status RFC untuk lebih dari 100 sumur dalam satu triwulan merupakan sebuah pencapaian signifikan. Status ini menjamin bahwa seluruh aspek perizinan dan lahan telah diselesaikan, sehingga proses konstruksi dan pengeboran dapat segera dimulai. Setiap sumur RFC diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap produksi migas, yang pada gilirannya akan memperkuat peran Blok Rokan sebagai penopang utama lifting minyak nasional.

Selain fokus pada persiapan sumur, PHR juga aktif dalam kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan migas jangka panjang. Saat ini, perusahaan sedang mengajukan rekomendasi teknis dari gubernur untuk 65 sumur baru di 15 lapangan. Langkah ini merupakan tahap awal dalam proses pengajuan SK PPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PHR juga telah mengantongi izin untuk melakukan survei seismik 3D sejak Februari 2025. Survei ini mencakup area seluas lebih dari 21.000 hektar, meliputi wilayah Kabupaten Siak, Kampar, dan Bengkalis. Data yang diperoleh dari survei ini akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi cadangan migas baru yang dapat dikembangkan di masa depan.

Keberhasilan PHR dalam mencapai target-targetnya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Agung Prasetya menyampaikan apresiasi kepada KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), SKK Migas, Kejaksaan Tinggi, pemerintah daerah, serta aparat hukum atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan.

Dalam menyelesaikan berbagai isu sosial yang mungkin timbul di lapangan, PHR mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan dialog bersama masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

"Setiap proses dijalankan dengan dasar hukum, sosial, dan lingkungan yang kuat. Kami berupaya menjaga energi tetap mengalir bagi negeri," pungkas Agung Prasetya, menegaskan komitmen PHR dalam mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.