Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTT pada Senin (9/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Muhammad Romahurmuziy, yang akrab disapa Rommy, dan menuntut pemecatannya dari partai.

Massa aksi, yang terdiri dari pengurus DPC, kader, dan simpatisan PPP, tiba di lokasi dengan membawa atribut partai seperti bendera dan poster. Berbagai tulisan bernada kecaman terhadap Rommy terpampang jelas, di antaranya "Rommy jangan jual partai kami," dan "Pecat Rommy dari PPP". Orasi pun bergantian disuarakan oleh sejumlah pengurus yang menggunakan pengeras suara.

Menurut H Khoiri, Ketua DPC PPP Kota Kupang, aksi ini dilatarbelakangi oleh dua hal utama:

• Pernyataan yang dianggap merendahkan pengurus DPC: Khoiri menyoroti pernyataan Rommy terkait DPC Jakarta Timur yang dinilai minim pengalaman politik. Pernyataan ini dianggap telah merendahkan seluruh pengurus DPC dan melukai perasaan mereka.
• Manuver politik yang kontroversial: Khoiri juga menyoroti langkah Rommy yang dianggap menarik tokoh eksternal untuk dicalonkan sebagai ketua umum PPP dalam Muktamar yang akan digelar pada September 2025 di Bali. Hal ini menimbulkan kesan bahwa PPP kekurangan kader internal yang mumpuni, dan Rommy seolah "mengemis" dukungan dari luar. Tindakan ini dianggap tidak etis dan mengganggu soliditas partai.

Djainudin Lonek, Ketua DPW PPP NTT, menyatakan bahwa aksi ini merupakan aspirasi dari pengurus DPC se-NTT yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Rommy. Ia menegaskan bahwa DPW PPP NTT akan segera menyampaikan tuntutan pemecatan Rommy ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta.

Djainudin menambahkan, tuntutan pemecatan ini didasari oleh anggapan bahwa Rommy telah mendiskreditkan DPC Jakarta Timur dan dianggap tidak mampu memahami dinamika politik yang berkembang di internal partai. Ia berjanji akan membawa pernyataan sikap dari para pengurus DPC se-NTT dan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) NTT ke Jakarta untuk disampaikan kepada pimpinan pusat.