Pemerintah daerah Papua Barat Daya dan Raja Ampat secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kelanjutan operasi pertambangan nikel di Pulau Gag, merespons langsung aspirasi masyarakat setempat. Gubernur Elisa Kambu dan Bupati Orideko Iriano Burdam menyampaikan pernyataan bersama yang menyoroti penolakan warga terhadap penutupan tambang yang dikelola oleh PT GAG Nikel.

Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Pulau Gag menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa warga Pulau Gag justru mengharapkan keberlanjutan aktivitas pertambangan. Gubernur Kambu menggambarkan suasana emosional saat warga menyampaikan permohonan mereka, menekankan bahwa penutupan tambang akan berdampak negatif pada kehidupan mereka. "Masyarakat lokal, dari anak-anak hingga orang tua, menyampaikan dengan linangan air mata agar tambang nikel ini tidak ditutup. Mereka ingin ini terus berlanjut," ujar Kambu, seperti dikutip dari keterangan pers.

Bupati Orideko Iriano Burdam menambahkan bahwa pesan senada juga disampaikan langsung kepada Menteri ESDM. Masyarakat Pulau Gag meyakini bahwa pertambangan nikel menopang kehidupan mereka. Selain itu, hasil peninjauan di lapangan oleh Bupati Raja Ampat tidak menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dan laut yang signifikan seperti yang diberitakan di media sosial.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh kedua kepala daerah:

• Dukungan Masyarakat: Masyarakat Pulau Gag secara aktif menolak penutupan tambang nikel.
• Kesejahteraan Lokal: Pertambangan dianggap sebagai sumber penting untuk kesejahteraan masyarakat.
• Tinjauan Lapangan: Pemerintah daerah akan terus memantau dan memastikan pengelolaan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab.

Gubernur Kambu menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendengarkan dan mengikuti kemauan masyarakat. Ia juga berencana untuk melakukan kunjungan lanjutan ke Pulau Gag bersama Bupati Raja Ampat, serta mengajak media untuk melihat langsung kondisi lingkungan di sekitar area pertambangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik mengenai situasi sebenarnya di lapangan. Bupati Raja Ampat juga mengharapkan agar PT GAG Nikel terus melakukan pengawasan dalam kegiatan eksplorasi nikel yang dilakukan.

Klaim mengenai penolakan masyarakat terhadap penutupan tambang ini muncul di tengah sorotan terhadap potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark. Desakan untuk menghentikan pertambangan terus bergulir dari berbagai pihak yang khawatir akan kerusakan ekosistem yang tak dapat dipulihkan.

Kendati demikian, pemerintah daerah Papua Barat Daya tampaknya mengambil posisi yang berbeda, dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari keberadaan tambang nikel. Ke depan, dialog antara pemerintah, masyarakat, pihak perusahaan, dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat.