Pemerintahan saat ini di Amerika Serikat tengah menjajaki kemungkinan penerapan biaya tambahan yang signifikan bagi para pelancong dan pemohon visa lainnya yang menginginkan akses jalur cepat (fast-track) dalam proses pengajuan visa. Usulan ini, yang terungkap melalui memo internal Departemen Luar Negeri, menyebutkan angka sekitar USD 1.000 atau setara dengan Rp 16,3 juta.

Langkah ini muncul sebagai opsi layanan premium, di mana pemohon yang bersedia membayar lebih akan diprioritaskan untuk mendapatkan jadwal wawancara visa lebih awal. Rencananya, program percontohan ini dapat diluncurkan paling cepat pada bulan Desember mendatang. Namun, proposal ini juga menuai kekhawatiran dari internal Departemen Luar Negeri, khususnya dari tim hukum mereka. Menurut memo tersebut, terdapat potensi penolakan dari Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih atau bahkan pembatalan oleh pengadilan AS. Kekhawatiran ini didasarkan pada preseden Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penetapan biaya di atas biaya layanan yang wajar dianggap bertentangan dengan hukum.

Departemen Luar Negeri menolak memberikan komentar terkait dokumen internal tersebut, namun menegaskan bahwa penjadwalan wawancara visa non-imigran bersifat dinamis dan mereka terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional di seluruh dunia. Sejak awal masa jabatannya, pemerintahan saat ini memang menunjukkan sikap tegas terhadap isu imigrasi, termasuk dengan mencabut sejumlah visa pelajar dan memperketat pengawasan terhadap semua pemohon visa.

Pada tahun fiskal 2023, Departemen Luar Negeri telah menerbitkan 10,4 juta visa non-imigran, termasuk 5,9 juta visa turis. Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran dari wisatawan internasional di AS diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 7% pada tahun 2025. Penurunan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penentangan terhadap kebijakan imigrasi yang ketat dan nilai tukar dolar yang kuat, yang membuat wisatawan asing lebih memilih destinasi lain.