Polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus bergulir dan menarik perhatian berbagai pihak. Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat untuk bersikap solid dan mengedepankan sinergi antar kementerian dalam menangani isu tersebut.

Bambang Patijaya menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini secara terukur, obyektif, dan berdasarkan data serta fakta lapangan yang kredibel. Ia mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak terjebak dalam pernyataan atau langkah-langkah simbolis yang justru memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata unggulan.

"Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri," tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa penanganan isu ini membutuhkan kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat setempat.

Politisi tersebut juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM yang telah meninjau langsung lokasi pertambangan dan memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas operasional. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat.

Bambang Patijaya juga mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang dapat memperdalam persepsi negatif terhadap Raja Ampat. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara proporsional melalui mekanisme yang akuntabel, bukan melalui narasi emosional yang kontraproduktif.

"Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum," pungkasnya.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan isu pertambangan nikel di Raja Ampat:

• Sinergi antar kementerian: Pemerintah pusat harus bersatu dan bekerja sama secara sinergis untuk menyelesaikan masalah ini.
• Pendekatan teknokratis: Penyelesaian harus didasarkan pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel.
• Keterlibatan semua pihak: Pemerintah daerah, tokoh adat, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya harus dilibatkan dalam proses penyelesaian.
• Kehati-hatian: Semua pihak harus menahan diri dari membuat pernyataan atau mengambil tindakan yang dapat memperkeruh suasana.
• Akuntabilitas: Proses penyelesaian harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
• Prioritas: Menjaga kelestarian lingkungan, memberikan keadilan kepada masyarakat, dan memastikan proses industri berjalan sesuai hukum harus menjadi prioritas utama.