Polemik Pilihan Politik Jokowi: Dari Keinginan 'Rakyat Biasa' Hingga Preferensi PSI
Polemik Pilihan Politik Jokowi: Dari Keinginan 'Rakyat Biasa' Hingga Preferensi PSI
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai preferensi politiknya, daripada spekulasi pencalonan sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menuai komentar dari berbagai pihak. Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyoroti hal ini dengan mengungkit kembali pernyataan Jokowi terkait rencananya untuk kembali menjadi "rakyat biasa" di Solo setelah masa jabatannya berakhir.
"Jokowi bebas menentukan pilihan politiknya. Kami tidak ada komentar," ujar Guntur Romli kepada awak media. Namun, ia menambahkan, "Tapi saya yakin publik juga masih ingat pernyataan dia kalau sudah tidak jadi presiden mau pulang ke Solo, jadi rakyat biasa." Pernyataan ini, menurut Guntur Romli, menimbulkan kesan kontradiktif dengan aktivitas politik Jokowi saat ini yang terlihat masih ingin terlibat aktif dalam dinamika partai politik.
"Ternyata masih mau cawe-cawe di partai politik. Akhirnya terkesan Jokowi tidak bisa dipercaya akan pernyataannya sendiri," kata Guntur Romli. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa isu kepercayaan terhadap Jokowi telah muncul sejak lama, terkait berbagai isu seperti wacana tiga periode jabatan presiden, proyek mobil Esemka, dugaan intervensi dalam pemilihan presiden untuk kepentingan putranya, Gibran Rakabuming, hingga isu ijazah palsu. Guntur Romli menyerahkan penilaian akhir mengenai sikap politik Jokowi kepada publik.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi santai mengenai namanya yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Ia menyatakan bahwa banyak kandidat lain yang lebih kompeten dan memiliki kapasitas yang lebih baik. "Yang di PPP, saya kira banyak caketum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak itu calon yang sudah beredar kan banyak. Saya di PSI sajalah," ungkap Jokowi.
Beberapa nama lain yang muncul dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain:
- Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy (Rommy)
- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman
- Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
- Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno
Sementara itu, Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha, menegaskan bahwa partainya tidak pernah secara formal menawarkan posisi ketua umum kepada Jokowi. "Itu adalah hak politik Pak Jokowi untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya. PPP secara institusional juga tidak pernah melamar Pak Jokowi menjadi Caketum PPP," jelas Tamliha.