Skema Pendanaan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih: Kolaborasi Antar Kementerian dan Pemerintah Desa

Pemerintah tengah merancang skema pembiayaan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebuah program ambisius yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan Kementerian Dalam Negeri, serta melibatkan pemerintah desa secara langsung.

Tahap awal pembangunan Kopdes Merah Putih akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung, seperti gerai koperasi. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa skema pembayaran untuk pembangunan ini akan dirumuskan lebih detail oleh kementerian terkait dan Himbara, dengan kemungkinan melibatkan skema angsuran. Skema tersebut dapat melibatkan pemanfaatan dana APBN atau dana desa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Setelah tahap infrastruktur, pembangunan akan berlanjut ke tahap pengembangan usaha, meliputi pembangunan gudang, cold storage, apotek desa, klinik desa, serta pengadaan armada transportasi dan logistik. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih akan mendapatkan dukungan berupa pinjaman awal senilai Rp 5 miliar dari Himbara, dengan suku bunga yang rendah. Namun, dukungan tersebut tidak hanya sebatas pinjaman. Beliau menekankan bahwa program ini mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian terkait untuk memperkuat perekonomian desa. Penggunaan Dana Desa (DD) juga akan diintegrasikan ke dalam program ini. Sebesar 70 persen dana desa dialokasikan untuk kebutuhan desa masing-masing, sementara 30 persen sisanya dapat digunakan untuk program nasional, termasuk Kopdes Merah Putih. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur penunjang koperasi, seperti pembangunan jalan menuju lokasi koperasi.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah telah menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Mekanisme pengawasan bottom-up dilakukan melalui Badan Musyawarah Desa (BMD), yang memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan dana dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Bupati atau walikota, selaku pejabat pembina kepegawaian kepala desa, juga akan melakukan pengawasan. Selain itu, setelah Kopdes Merah Putih terbentuk, akan diterbitkan surat edaran pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat. Sanksi pelanggaran akan diberikan sesuai dengan tingkat keseriusan, mulai dari sanksi tertulis hingga pemberhentian kepala desa, bahkan proses pidana jika ditemukan unsur pidana.

• Tahap Awal: Pembangunan gerai koperasi dengan skema pembayaran angsuran.
• Tahap Pengembangan: Pembangunan gudang, cold storage, apotek desa, klinik desa, pengadaan armada transportasi dan logistik.
• Sumber Dana: Pinjaman Himbara (Rp 5 miliar), APBN, dan Dana Desa (30%).
• Pengawasan: Badan Musyawarah Desa (BMD), Bupati/Walikota, Dinas PMD, dan Inspektorat.
• Sanksi: Sanksi tertulis hingga pidana.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari berbagai pihak terkait.